Electronic Theses and Dissertation

Pasal 50 sampai 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan hak-hak tersangka selama proses penyidikan hingga peradilan. Salah satu hak tersebut yaitu didampingi penasihat hukum. Namun, pada kenyataannya masih terdapat hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh aparat yang berwenang selama tersangka menjalani proses penyidikan. Akibatnya tersangka tidak dapat kebebasan memberikan keterangan. Skripsi ini bertuuan untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk memenuhi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan dalam penyidikan yang berkaitan dengan pendampingan penasihat hukum, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak diberikannya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak tersangka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan melalui mewawancarai responden dan informan, data juga didapatkan dari penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, jurnal hukum pidana, serta perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya penyidik di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terdapat kekurangan terkait pemenuhan hak-hak dari tersangka. Beberapa dari tersangka tidak mendapat haknya seperti pendampingan penasihat hukum akibat oknum penyidik yang tidak memberikan edukasi yang baik kepada tersangka mengenai haknya. Hal ini yang menyebabkan tersangka tidak mendapatkan hak pendampingan penasihat hukum dalam proses penyidikan secara maksimal. Adapun akibat hukum yang didapat oleh penyidik apabila tidak memberikan hak-hak yang diatur oleh KUHAP kepada tersangka yaitu akan berhadapan dengan sidang disiplin dan sidang etik. Tersangka dapat melaporkan penyidik kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyidik dan tersangka juga dapat melaporkan penyidik terkait perbuatan tindak pidana terkait dengan pengancaman yang dilakukan penyidik.

Articles 50 to 68 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code state the rights of suspects during the investigation and trial processes. One of these rights is to be accompanied by legal counsel. However, in reality, these rights are still not fulfilled by the competent authorities while the suspect is undergoing the investigation process. As a result, the suspect was not able to freely provide information. This thesis aims to explain the legal protection provided by investigators from the Banda Aceh City Police to fulfill the rights of suspects during the examination process in investigations related to the assistance of legal advisors, and the legal consequences arising from not providing legal protection for fulfilling the rights of suspects. . The type of research used is empirical juridical. The data in this research used field research carried out by interviewing respondents and informants, data was also obtained from library research by reading books, criminal law journals and legislation. The results of the research show that investigators at the Banda Aceh City Police Department have deficiencies regarding fulfilling the rights of suspects. Some of the suspects did not receive their rights, such as legal assistance, due to investigators not providing proper education to the suspects regarding their rights. This is what causes suspects not to have the right to optimal legal assistance in the investigation process. The legal consequences for investigators if they do not provide suspects with the rights regulated by the Criminal Procedure Code are that they will face a disciplinary hearing and an ethics trial. The suspect can report the investigator to the Professional and Security Division (Propam) if there are violations committed by the investigator and the suspect can also report the investigator regarding criminal acts related to threats made by the investigator.