Electronic Theses and Dissertation

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLEH SALAH SATU PIHAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 123/PDT/2020/PT-SBY)
Hilda Fitriani , Darmawan , Teuku Saiful

ABSTRAK
Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak terlepas dari adanya perjanjian/perikatan, di mana terdapat persetujuan yang antara para pihak saling mengikatkan diri, dengan satu pihak melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PP Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT dalam peralihan hak atas tanah haruslah bertindak berhati-hati sesuai dengan Pasal 3 huruf e, f, dan g Kode Etik PPAT Tahun 2017. Kenyataannya, seorang suami menjual harta bawaan istrinya tanpa diketahui oleh istri dan anak-anaknya di hadapan PPAT seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 123/PDT/2020/PT SBY, di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam peralihan hak atas tanah oleh PPAT tidak bertindak berhati-hati, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat yang mana PPAT telah mengalihkan 2 (dua) bidang tanah milik istrinya dari harta bawaan kepada menantunya tanpa sepengetahuan anak-anaknya sebagai ahli waris.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian jual beli tanah, dan pertimbangan hakim atas peralihan harta bawaan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 123/PDT/2020/PT-SBY.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konsep (conceptual approach), dan kasus (case approach). Data yang digunakan yaitu data primer seperti putusan pengadilan, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpuan data melalui kepustakaan (library research) yang dianalsis menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, tanggung jawab PPAT terhadap peralihan harta bawaan dengan kelalaian, atau kesengajaan dalam pembuatan akta yang menyimpang dari persyaratan formal dan persyaratan material untuk tata cara pembuatan akta PPAT, “maka PPAT dapat dikenakan sanksi administratif yang mana akta jual beli yang dibuat oleh PPAT ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat hingga bahka PPAT dapt diebrikan sanksi adminitrasi berupa teguran oleh IPPAT. Pertimbangan hakim atas peralihan harta bawaan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 123/Pdt/2020/Pt-Sby majelis hakim menyatakan PPAT PPAT tidak menerapkan asas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ini menjadi PPAT terindikasi tidak menjalankan jabatannya secara hati-hati.
Diharapkan kepada PPAT agar dapat bertindak secara hati-hati dengan mengedepankan asas kecermatan seperti menanyakan secara detail pemilik hak atas tanah jika itu harta bawaan dan menanyakan apakah ada ahli waris lain dalam pembuatan akta jual beli atau peralihan hak atas tanah. Disarankan kepada masyarakat agar dapat memberikan keterangan yang jelas kepada PPAT dalam perbuatan hukum pembuatan akta jual beli tanah yang diperoleh dari pewaris, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan PPAT sendiri.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Peralihan Harta Bawaan

THE RESPONSIBILITY OF THE LAND DEED OFFICIAL FOR THE TRANSFER OF INHERITED PROPERTY BY ONE OF THE PARTIES (Case Study of Surabaya High Court Decision Number 123/PDT/2020/PT-SBY) Hilda Fitriani*, Darmawan**, Teuku Saiful *** ABSTRACT The transfer of land rights through sale and purchase is inseparable from the existence of an agreement/bond, where there is an agreement between the parties to bind themselves, with one party making a delivery of an object, and the other party will make a payment that can be done in the presence of PPAT in accordance with Article 2 paragraph (1) of the PP on Land Deed Officials. PPAT in the transfer of land rights must act carefully in accordance with Article 3 letters e, f, and g of the 2017 PPAT Code of Ethics. In fact, a husband sold his wife's inherited property without the knowledge of his wife and children in front of PPAT as found in decision Number 123/PDT/2020/PT SBY, at the Surabaya High Court. In the transfer of land rights, the PPAT did not act carefully, causing losses to the plaintiff where the PPAT had transferred 2 (two) plots of land belonging to his wife from the inherited property to his son-in-law without the knowledge of his children as the heirs. The purpose of this study is to determine and explain the responsibility of the Land Deed Official for the application of the precautionary principle in the land sale and purchase agreement, and the judge's consideration of the transfer of inherited property in Surabaya High Court Decision Number 123/PDT/2020/PT-SBY. The type of research used is normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The data used are primary data such as court decisions, secondary, and tertiary. Data collection techniques through library research are analyzed using descriptive analysis. The results showed that, PPAT's responsibility for the transfer of congenital property by negligence, or intent in making a deed that deviates from the formal requirements and material requirements for the procedure for making a PPAT deed, "then the PPAT can be subject to administrative sanctions where the sale and purchase deed made by the PPAT does not have binding legal force until even the PPAT can be given administrative sanctions in the form of a reprimand by IPPAT. The judge's consideration of the transfer of inherited property in the Surabaya High Court Decision Number 123/Pdt/2020/Pt-Sby, the panel of judges stated that the PPAT did not apply the principle of accuracy and thoroughness or caution as referred to in Article 45 paragraph (1) letter e, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, this is an indication that the PPAT did not carry out his position carefully. It is expected that the PPAT should be able to act carefully by prioritizing the principle of accuracy, such as asking in detail the owner of the land rights if it is inherited property and asking whether there are other heirs in making a deed of sale and purchase or transfer of land rights. It is suggested to the public to be able to provide clear information to PPAT in the legal act of making a deed of sale and purchase of land obtained from the heir, so as to provide legal protection for the parties and PPAT itself. . Keywords: Liability, Land Deed Official, and Transfer of Inherited Property