LARANGAN PERIKLANAN JABATAN NOTARIS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DAN INTERNET DI INDONESIA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

LARANGAN PERIKLANAN JABATAN NOTARIS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DAN INTERNET DI INDONESIA


Pengarang

Amanda Sharfina Nasution - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Azhari - 196408241989031002 - Dosen Pembimbing I
Dr. Teuku Abdurrahman, S.H., Sp.N - - - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2103202010013

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102

Subject
Penerbit

Banda Aceh : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala., 2024

Bahasa

Indonesia

No Classification

347.016

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pasal 4 angka 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia melarang Notaris untuk melakukan publikasi diri melalui internet. Untuk mencegah Notaris mengumumkan, menyiarkan, atau menyebarkan informasi tentang dirinya kepada masyarakat melalui media internet dan media social. Akan tetapi dalam prakteknya masih ditemukan beberapa Notaris yang melanggar larangan tersebut dengan mempromosikan jabatannya melalui internet melalui internet dan media sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan larangan Notaris dalam mempromosikan diri melalui internet berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaturan sanksi terkait pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta mengidentifikasi fungsi kontrol pengawasan yang diterapkan untuk mengatasi pelanggaran penggunaan media sosial dan internet untuk promosi diri Notaris.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu mengacu pada fenomena yang terjadi dilapangan dengan berpatokan pada hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan secara online dan wawancara lapangan serta menganalisis beberapa kasus yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Kasus-kasus yang dijadikan sampel penelitian tersebut dianalisis secara sistematis dengan menggunakan analisis kualititaif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Notaris yang melanggar larangan pengiklanan diri tersebut melalui internet dan akun media sosial yang melanggar Pasal 4 angka 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dari sisi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara tegas tentang larangan tersebut sehingga tidak dapat diterapkan sanksi secara tegas terhadap notaris yang mengiklankan diri melalui internet dan media sosial tersebut. Karena itu sanksi yang dapat diberikan hanya sebatas melanggar etika saja. Fungsi kontrol pengawasan terhadap notaris oleh Lembaga pengawas selama ini masih belum berjalan maksimal sehingga terbuka peluang melanggar Kode Etik Notaris.
Disarankan kepada Notaris agar tidak melakukan promosi diri melalui internet dan media sosial karena perbuatan tersebut melanggar Kode Etik Notaris. Disamping itu disarankan agar larangan pengiklanan diri notaris melalui internet dan media sosial dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta sanksinya. Kepada Lembaga pengawas disarankan agar menerapkan sanksi etika secara tegas kepada notaris yang melanggar larangan tersebut dan melakukan pengawasan rutin secera ketat.

Kata Kunci: Larangan, Periklanan, Media Sosial, Kode Etik, Notaris.

Article 4, paragraph 3 of the Code of Ethics of the Indonesian Notary Association prohibits Notaries from self-publication through the internet. This is to prevent Notaries from announcing, broadcasting, or disseminating information about themselves to the public through the internet and social media. However, in practice, several Notaries are found to violate this prohibition by promoting their positions through the internet and social media. This study aims to analyze and explain the prohibition for Notaries to promote themselves through the internet based on the Notary Office Law and Notary Code of Ethics. Additionally, this research also aims to examine the regulation of sanctions related to violations of the Notary Office Law and Notary Code of Ethics, as well as to identify the functions of supervisory control applied to address violations of the use of social media and the internet for Notary self-promotion. The research method used in this study is empirical legal research method (empirical juridical), which refers to phenomena that occur in the field based on applicable law. Data collection was conducted online and through field interviews, analyzing several cases that occurred in various places in Indonesia. The cases used as research samples were analyzed systematically using qualitative analysis. The results show that there are Notaries who violate the self-advertisement prohibition through the internet and social media accounts, which violates Article 4, paragraph 3 of the Code of Ethics of the Indonesian Notary Association. From the perspective of the Notary Office Law, there is no explicit regulation regarding this prohibition, so sanctions cannot be applied strictly to Notaries who advertise themselves through the internet and social media. Therefore, the sanctions that can be given are limited to violating ethics only. The supervisory control function over Notaries by the supervisory body has not been maximally implemented, thus leaving room for violations of the Notary Code of Ethics. It is recommended that Notaries refrain from self-promotion through the internet and social media as this action violates the Notary Code of Ethics. Furthermore, it is suggested that the prohibition of Notary self-advertisement through the internet and social media be explicitly stated in the Notary Office Law along with its sanctions. The supervisory body is advised to apply ethical sanctions strictly to Notaries who violate this prohibition and to conduct regular and rigorous supervision. Keywords: Prohibition, Advertising, Social Media, Code of Ethics, Notary.

Citation



    SERVICES DESK