Electronic Theses and Dissertation

Pasal 3 ayat (1) Permennaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian
(JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja
wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT
pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”. Akan tetapi,
kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua perusahaan mendaftarkan
pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab
perusahaan dalam pemenuhan hak jaminan sosial pekerja/buruh harian lepas pada
pabrik pupuk magnesium di Aceh Besar, dan upaya hukum yang dilakukan oleh
pekerja/buruh harian lepas terhadap pemenuhan hak jaminan sosial pada pabrik
pupuk magnesium di Aceh Besar.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, yang melakukan pengumpulan data dengan wawancara, dan tinjauan
pustaka yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab
perusahaan dalam pemenuhan hak Jamsostek belum sepenuhnya
diimplementasikan oleh pabrik pupuk magnesium di Aceh Besar. Sebanyak 89%
buruh/pekerja harian lepas di Aceh Besar belum diikutsertakan dalam program
Jamsostek. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengusaha dalam
melaksanakan program Jamsostek. Upaya hukum yang dilakukan oleh
pekerja/buruh harian lepas terhadap pemenuhan hak jaminan sosial pada Pabrik
Pupuk Magnesium di Aceh Besar adalah dengan melakukan pengaduan kepada
organisasi tenaga kerja di Provinsi Aceh dan Aceh Besar, upaya pemenuhan hak
jaminan sosial tenaga kerja ini juga melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Disarankan kepada Pemerintah Daerah Aceh Besar melalui peran dan tugas
Kepala Daerah untuk mendorong kepesertaan Jamsostek di daerahnya dan
sosialisasi program Jamsostek lebih sering dilakukan dan tepat sasaran. Tenaga
kerja seharusnya lebih aktif dalam memperjuangkan haknya dalam memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja, sehingga tidak terjadi lagi pengabaian dalam
pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar

Article 3 paragraph (1) of Labour Ministry Regulation Number 5, 2021 on the Measures of Maintenance of the Occupational Accident Insurance Program (JKK), Death Insurance (JKM), and Ageing Guarantee (JHT) states that “Every Employer is obliged to register the Employee as a Participant in the JKK, JKM, and JHT program at the Social Insurance Organizing Agency (BPJS) Employment”. However, the fact that happens in the field is that not all companies register their employees in the employment social insurance program. The purposes of this study are to explain the implementation of corporate responsibilities in the fulfillment of social security rights of workers/free day labor at the magnesium fertilizer plant in Aceh Besar, and the legal efforts made by the workers/freely day labor against the fulfillment of the social security right at the Magnesium Fertilizer Factory in Aceh Besar. This is empirical jurisprudence. The approach used in the study is a qualitative approach, which carries out data collection with interviews, and a library survey required in answering research questions. The research shows that the implementation of corporate responsibilities in the fulfillment of Labour Social Security rights has not been fully implemented by the magnesium fertilizer factory in Aceh Besar. A total of 89% of last-day workers in Aceh Besar have not been included in the program. This is due to the lack of entrepreneurial awareness in implementing the program. The legal effort made by the workers/freelancers against the fulfillment of social security rights at the Magnesium Fertilizer Factory in Aceh Besar is by making a complaint to the labor organization in the province of Aceh and Aceh Besar, the social security efforts of this labor force also involve the Central and Regional Government. It is recommended that the Government of the Aceh Besar Region through the role and duty of the Head of the District encourage the program participation in its region and the socialization of the program more frequently carried out and targeted. The labor force should be more active in the struggle for its right to social security of labor so that there is no further neglect in the fulfillment of social security rights of labor in the district of Aceh Besar