Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa jika terjadi wanprestasi maka pihak yang melanggar harus mengganti rugi. Hak dari pihak consignor yaitu, menerima uang hasil dari penjualan titipan tepat pada waktunya, barang yang dititipkan dijaga. Kewajiban dari pihak consignor yaitu, menyerahkan barang tepat pada waktunya. Sedangkan hak dari pihak consignee yaitu, menerima barang titipan tepat pada waktunya. Kewajiban consignee yaitu, membayar sesuai hasil dari penjualan titipan tepat pada waktunya, menjaga dititipkan. Namun dalam prakteknya terjadi wanprestasi yang dimana penundaan pembayaran, barang yang tidak dijaga dan terlambat dalam pemasokan barang. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen roti tawar dengan pengusaha swalayan, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi antara produsen roti tawar dengan pengusaha swalayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi adalah penundaan pembayaran, tidak terjaganya roti tawar yang dititipkan dan terlambat pemasokan roti tawar ke swalayan. Sedangkan faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah produsen mengambil uang hasil penjualan dalam waktu yang bersamaan dengan produsen lain, konsumen yang memeriksa roti dengan tidak hati-hati walaupun sudah diingatkan dan harga bahan baku yang tidak stabil dan karena terjadi penundaan pembayaran kepada produsen. Adapun penyelesaian yang dilakukan agar mendapatkan jalan damai yaitu dengan cara bermusyarah. Disarankan kepada pihak produsen roti tawar dan pihak swalayan agar melaksanakan perjanjian konsinyasi tersebut secara tertulis.

In Pasal 1243 KUHPerdata stipulates that if a breach of contract occurs, the party who violates it must compensate for damages. The consignor's right is to receive the proceeds from the entrusted sale on time, and the goods entrusted are safeguarded. The obligation of the consignor is to deliver the goods on time. Meanwhile, the consignee's right is to receive the entrusted goods on time. The consignee's obligation is to pay according to the proceeds from the entrusted sale on time and to safeguard the consignee. However, in practice, defaults occur where payments are delayed, goods are not looked after and delays in the supply of goods. The aim of this research is to explain the forms of default in the implementation of consignment agreements between white bread producers and supermarket entrepreneurs, the factors causing default and the implementation of default resolution between white bread producers and supermarket entrepreneurs. The method used in this research is empirical juridical. The results of this research show that forms of default in the implementation of consignment agreements are delays in payment, failure to protect white bread that is entrusted and late supply of white bread to supermarkets. Meanwhile, the factors causing default are producers taking money from sales at the same time as other producers, consumers not checking bread carefully even though they have been reminded, unstable prices of raw materials and delays in payments to producers. The solution to achieve peace is by means of deliberation. It is recommended that white bread producers and supermarkets implement the consignment agreement in writing.