Electronic Theses and Dissertation

Penerapan layanan informasi pertanahan secara elektronik menjadi salah satu kebutuhan untuk melayani masyarakat dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah secara bertahap melakukan pelayanan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Transformasi layanan informasi pertanahan secara elektronik merupakan upaya penyempurnaan sistem layanan publik yang menyangkut metode dan prosedur layanan dalam rangka memberikan layanan yang mudah, cepat, tepat, terjangkau dan akuntabel melalui penerapan dan pengembangan. Pada praktiknya pelayanan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan transformasi digitalisasi dari layanan yang lama menjadi lebih cepat (efisien).
Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas sistem layanan pertanahan secara elektronik ditinjau dalam asas keterbukaan informasi pertanahan, menganalisa faktor-faktor kendala pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam transformasi layanan elektronik terhadap kedudukan hukum atas tanah secara elektronik untuk mencapai kepastian hukum, dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam transformasi layanan elektronik demi mencapai asas sederhana.
Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis atau socio-legal research. penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis jalan kerja hukum dalam masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efektivitas Layanan Elektronik Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kota Banda Aceh khususnya pengecekan kedudukan hukum atas tanah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh masih belum efektif sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Dalam pelaksanan pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam transformasi pertanahan elektronik terdapat kendala baik secara internal maupun eksternal. Secara internal masih perlu dilakukan penertipan arsip yang hilang akibat
dari bencana alam untuk mempercepat proses layanan. Dari segi sarana dan prasarana sering terjadi sistem aplikasi eror yang dapat menghambat transformasi digital layanan pertanahan, sehingga perlu dilakukan peningkatan aplikasi ke portal yang lebih besar. Hambatan dari faktor ekstrenal yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami layanan elektronik pertanahan. Terdapat beberapa upaya mengatasi kendala pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam transformasi layanan elektronik pertanahan, yaitu melalui proses transformasi digital Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL). Perlu dilakukan pendataan kembali data pertanahan dalam rangka mempercepat dan mempermudah transformasi digital layanan pertanahan. Untuk percepatan proses digitalisasi Kementerian ATR/BPN melakukan kerja sama pihak ketiga, yang melakukan semua proses digitalisasi.
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh disarankan untuk melakukan peningkatan sosialisasi mengenai transformasi layanan elektronik kepada masyarakat, optimalisasi bimbingan teknis kepada pegawai, serta melakukan evaluasi dan upgrade sistem setiap bulannya agar transformasi digital layanan elektronik ini dapat berjaalan lancar tanpa hambatan.

Kata kunci: Layanan Elektronik, Pemeliharaan Data, Pendaftaran Tanah.

The implementation of electronic land information services is one of the needs to serve the community in order to accelerate and transparency of services. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia has gradually carried out electronic services by issuing Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2017 concerning Electronic Land Information Services, The transformation of electronic land information services is an effort to improve the public service system concerning service methods and procedures in order to provide services that are easy, fast, precise, affordable and accountable through implementation and development. In practice, electronic services at the Banda Aceh City Land Office are still not optimal, so it is necessary to transform digitalization from old services to be faster (efficient). This research and study aims to analyze and explain the effectiveness of the electronic land service system in terms of the principle of openness of land information, analyze the factors that constrain the maintenance of land registration data in the transformation of electronic services to the legal position of land electronically to achieve legal certainty, and efforts that need to be made to overcome the obstacles to the maintenance of land registration data in the transformation of electronic services in order to achieve simple principles. The research method used is empirical juridical legal research with a sociological approach or socio-legal research. legal research that examines and analyzes the way the law works in society, this can be seen from the level of effectiveness of Land Electronic Services in the Implementation of Land Registration Data Maintenance in Banda Aceh City, especially checking the legal position of land. The results showed that electronic services at the Banda Aceh City Land Office were still ineffective so optimization needed to be carried out. In the implementationof land registration data in electronic land transformation, there are constraints both internally and externally. Internally, it is still necessary to recite archives lost due to natural disasters to speed up the service process. In terms of facilities and infrastructure, there are often application system errors that can hinder the digital transformation of land services, so it is necessary to upgrade the application to a larger portal. The obstacle from external factors is that there are still many people who do not understand electronic land services. There are several efforts to overcome the constraints of maintaining land registration data in the transformation of electronic land services, namely through the digital transformation process of Complete Systematic Land Registration (PTSL) and Complete City Land Registration (PTKL). It is necessary to recollect land data in order to accelerate and facilitate the digital transformation of land services. To accelerate the digitization process, the Ministry of ATR / BPN collaborates with third parties, which carry out all digitization processes. The Land Office of Banda Aceh City is advised to increase socialization regarding the transformation of electronic services to the community, optimize technical guidance to employees, and evaluate and upgrade the system every month so that the digital transformation of electronic services can run smoothly without obstacles. Keywords: Electronic Services, Data Maintenance, Land Registration.