Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun, terhadap ganti rugi dalam pembelian rumah dengan sistem Pre Project Selling di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan dalam proses jual beli dengan sistem pre project selling, bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dalam pembelian rumah, serta tanggung jawab yang diberikan oleh developer kepada konsumen jika rumah yang dibangun tidak sesuai dengan perjanjian.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode yuridis empiris. Dalam hal ini lokasi penelitian berada di wilayah Kota Banda Aceh, dengan mewawancarai pemilik perusahaan properti dan konsumen serta untuk melengkapi data tersebut peneliti juga melakukan metode kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, Bentuk perjanjian yang digunakan dalam proses jual beli dengan menggunakan sistem pre project selling pada perusahaan di Banda Aceh adalah dengan menuangkan kesepakatan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara developer dengan konsumen. Bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen adalah kerugian materil dan immaterial dikarenakan adanya beberapa kerusakan pada rumah tersebut. Tanggung jawab yang diberikan oleh developer kepada konsumen adalah dengan memberikan ganti kerugian, namun sebagian pelaku usaha properti yang dalam hal ini tidak sepenuhnya memberikan ganti kerugian terhadap konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Disarankan kepada developer terkait penjualan dengan sistem pre project selling agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen. Kepada konsumen untuk memperhatikan dan mencermati perjanjian pra kontrak yang termuat di dalam brosur penawaran dari pihak developer agar terhindar dari kelalaian atau kecurangan yang akan dibuat oleh pihak developer ke tahap selanjutnya.

Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that "consumers have the right to receive compensation, compensation and/or replacement if the good or services received do not comply with the agreement or are not as they should be". However, compensation for purchasing a house using the Pre Project Selling system in Banda Aceh City has not yet been fully implemented as regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The aim of this research is to find out and explain the form of agreement used in the buying and selling process using the pre-project selling system, the forms of loss experienced by consumers in purchasing a house, as well as the responsibilities given by the developer to consumers if the house being built does not comply with the agreement. The data in this research was obtained through empirical juridical methods. In this case the research location is in the Banda Aceh City area, by interviewing property company owner and consumer and to complete the data the researcher also used a library method. Based on the research result, the form of agreement used in the buying and selling process using the pre-project selling system at companies in Banda Aceh is to express the agreement in a Sales and Purchase Agreement (PPJB) which shows the existence of a legal relationship between the developer and the consumer. The forms of loss experienced by consumers are material and immaterial losses due to some damage to the house. The responsibility given by developers to consumers is to provide compensation for losses, however, some property business actor in this case do not fully provide compensation to consumer as regulated in the Consumer Protection Law.