Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
Pengarang
Risda Jairina - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Novita Sari - 199111012019032028 - Dosen Pembimbing I
Siti Hardiyanti - 199412032022072101 - Dosen Pembimbing II
Nomor Pokok Mahasiswa
1710103010015
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas FISIPOL., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang mengalami kerusakan hutan, meski sudah banyak peraturan yang berlaku. Kurangnya perhatian dinas lingkungan hudup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung dikawasan Kabupaten Aceh Singkil sehingga terjadinya aktifitas-aktifitas merusak hutan sangat berdampak buruk terhadap ekosistem, kesehatan, hingga terjadinya bencana alam seperti banjir. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil dan apakah kendala yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan dikawasan Kabupaten Aceh Singkil. Teori yang digunakan adalah teori sistem politik, konsep peran dan konsep hutan lindung. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menaggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil belum maksimal dalam melakukan perannya dikarenakan Peran Dinas Lingkungan dan Kehutanan dalam melakukan pemantauan, sosialisi, melakukan tindakan pidana pelaku dan rebosiasi atau penghijauan tidak dilakukan secara rutin sehingga masih terjadinya tindakan illegal logging dan perambahan hutan di hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Adapun kendala yang dihadapi dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari faktor minimnya anggaran dan faktor tidak terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan kendala eksternal terdiri faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah hutan agar ikut serta dalam menjaga lingkungan, terutama dalam mengawasi praktek-praktek illeggal logging dan perambahan hutan di kawasan masyarakat masing- masing.
Kata Kunci: Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Illegal Logging
ABSTRACT Aceh Singkil district is an area that has suffered forest damage, even though many regulations are in force. The lack of attention of the environmental and forestry services in dealing with the damage to protected forests caused by Aceh Singkil district so that the occurrence of forest-damaging activities has a very bad impact on the ecosystem, health, to the event of natural disasters such as floods. This research aims to find out how the role of the environmental service of living and forestry in mitigating the damage of protected forest in the area of Aceh Singkil district and whether the obstacles faced by the environment and forests service in Mitigating forest damage in Aceh Singkir district. The theories used are the theory of political systems, the concept of roles and the notion of protected forests. As for this research approach using qualitative methods. Primary data collection techniques through direct interviews with informants, while secondary data through documentation. The results of the research showed that the Department of Environmental Protection and Forestry in the management of damages to protected forests in the area of Aceh district Singkil has not maximized in performing its role due to the role of the Ministry of environmental protection and forestry in carrying out monitoring, socializing, committing criminal acts of perpetrators and refocus or greening is not carried out on a routine so that there is still illegal action of logging and increase of forest in the forest protection in the region of Aceh District Singkil. With regard to the obstacles faced by the environmental service of living and forestry in dealing with the damage of protected forests in the area of Aceh Singkil district are internal and external obstacles. Internal obstacles consist of minimum budgetary factors and non-realizable factors of economic well-being of the community. Whereas external barriers consist of low quality of human resources and low level of knowledge of the society. To the Ministry of Environment and Forestry to continue to raise public awareness in the conservation of forests and living environments, especially the communities living in forest areas to participate in environmental conservation, especially in monitoring the practices of illegal logging and forest proliferation in their respective communities. Keywords: Environmental Services, Forestry, Illegal Logging
TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BEUTONG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA) (FITRIA ULJA, 2019)
PENILAIAN KESEHATAN POHON MENGGUNAKAN METODE FOREST HEALTH MONITORING PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA PUCOK KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE (Muhammad Hizbul Aqsha, 2024)
PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH (DERY RANDA S.I, 2018)
ANALISIS KONFLIK EKOLOGI POLITIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI ACEH TENGAH (KAWASAN HUTAN LINDUNG BUR TELEGE) (M. Yusuf Aulia, 2024)
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN (Teuku Rulianda Zhafirin, 2024)