Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur hak-hak konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun dalam praktiknya masih terdapat di masyarakat hak-hak konsumen belum terpenuhi seperti dalam pelayanan air bersih di PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, konsumen masih banyak mengeluhkan hak-haknya terkait pelayanan air bersih yang diakibatkan oleh kualitas dan kuantitas air yang masih kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kendala yang menjadi penyebab layanan air bersih PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar belum diterima secara layak oleh pelanggan selaku konsumen, untuk menjelaskan tantangan penegakan perlindungan hak konsumen selaku pelanggan dalam layanan air bersih, serta menjelaskan upaya yang perlu ditempuh oleh pemerintah terhadap pelayanan air bersih PDAM Tirta Mountala di Kabupaten Aceh Besar.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar belum optimal dalam pelayanan air bersih kepada konsumen hal itu disebabkan oleh kendala dari segi sumber daya manusia dan sarana prasaarana, sehingga pelayanan air bersih yang diberikan kepada konsumen belum maksimal. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Mountal timbul akibat tantangan dari alam seperti musim hujan dan kemarau yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas air buruk, selain tantangan dari alam tantangan dari segi keungan juga penyebab dari kurang maksimalnya pelayanan. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan upaya perlindungan hukum preventif dan represif untuk mendorong terciptanya pelayanan PDAM Tirta Mountala yang baik, melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan bantuan dana berupa barang dan jasa.

Disarankan kepada PDAM untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana agar memberikan pelayanan air bersih kepada konsumen secara optimal. Disarankan kepada PDAM dapat melakukan pengecekan suplai air pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada saat musim hujan dan kemarau sehingga dapat mengontrol air yang disalurkan kepada konsumen. Disarankan pemerintah memberikan anggran prioritas yang mengedepankan pemenuhan hak-hak konsumen.

Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) regulates consumer rights. Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services. However, in practice, there are still consumers' rights that have not been fulfilled, such as in clean water services at PDAM Tirta Mountala, Aceh Besar Regency, many consumers still complain about their rights regarding clean water services due to the insufficient quality and quantity of water. This research aims to explain the obstacles that cause PDAM Tirta Mountala's clean water services in Aceh Besar Regency to not be properly received by customers as consumers, to explain the challenges of enforcing the protection of consumer rights as customers in clean water services, and to explain the efforts that need to be taken by the government to PDAM Tirta Mountala clean water services in Aceh Besar Regency. The method used is empirical juridical research. The source of data obtained in writing this thesis was library research and field research with the approach used being a qualitative approach. The results of the research concluded that PDAM Tirta Mountala, Aceh Besar Regency is not yet optimal in providing clean water services to consumers. This is due to constraints in terms of human resources and infrastructure, so that the clean water services provided to consumers are not yet optimal. The inadequate service provided by PDAM Tirta Mountal arises from natural challenges such as the rainy and dry seasons which result in poor water quality and quantity, apart from natural challenges, financial challenges are also the cause of less than optimal service. In this case, the government has made preventive and repressive legal protection efforts to encourage the creation of good PDAM Tirta Mountala services, providing guidance, supervision and providing financial assistance in the form of goods and services. It is recommended that PDAM improve human resources and infrastructure in order to provide clean water services to consumers optimally. It is recommended that PDAMs can check water supplies in certain conditions, such as during the rainy and dry seasons so that they can control the water distributed to consumers. It is recommended that the government provide priority budgeting that prioritizes the fulfillment of consumer rights.