Electronic Theses and Dissertation

Kemajuan teknologi membuat perubahan dalam pola kehidupan, yang memiliki dampak negatif dan positif. Pada saat ini jual beli barang elektronik yang telah didaur ulang (Rekondisi) merupakan hal yang sering terjadi di kalangan pelaku usaha dan konsumen di wilayah hukum Banda Aceh. Penjualan barang elektronik rekondisi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, pada kenyataannya perlindungan konsumen di wilayah hukum Banda Aceh atas penjualan barang elektronik rekondisi masih belum memadai, dan tanggung jawab dari pelaku usaha masih sangat rendah dalam penyelesaian sengketa pambelian barang elektronik rekondisi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan yang diperoleh konsumen dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual barang elektronik dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam jual beli barang elektronik rekondisi.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang ditentukan dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian barang elektronik rekondisi perlu adanya upaya dalam hal memberikan jaminan kepastian hukum. Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) mengharapkan konsumen mengetahui hak-hak yang dimilikinya supaya hak konsumen terpenuhi. Adapun tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan penjualan barang elektronik rekondisi dengan memberikan informasi secara jelas dan detail yang berkaitan dengan barang tersebut kepada konsumen. Penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan melalui jalur non- litigasi, dengan cara melakukan mediasi, konsiliasi dan arbitrase, namun jika tidak dapat dilakukan ddengan menggunakan jalur litigasi untuk mencapai kepastian hukum yang tetap bagi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa.

Saran yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hak-haknya sesuai denga UUPK, dan kepada pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dengan memberikan informasi yang jelas dan tranparan, serta melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur dalam menyelesaikan sengketa terkait jual beli barang elektronik rekondisi.

Technological advances make changes in life patterns, which have negative and positive impacts. Currently, buying and selling electronic goods that have been recycled (Reconditioned) is something that often happens among business people and consumers in the jurisdiction of Banda Aceh. The sale of reconditioned electronic goods is contrary to Article 8 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in reality consumer protection in the Banda Aceh jurisdiction regarding the sale of reconditioned electronic goods is still inadequate, and the responsibility of business actors is still very low in resolving disputes over the purchase of reconditioned electronic goods. The aim of this research is to find out and explain the protection obtained by consumers and the responsibilities carried out by business actors who sell electronic goods in resolving disputes that arise in the sale and purchase of reconditioned electronic goods. This research is empirical juridical research, data obtained through library research and field research by interviewing selected respondents and informants and analyzed using a qualitative approach. Based on the research results, it is known that in legal protection for consumers regarding the purchase of reconditioned electronic goods, efforts need to be made to provide legal certainty. The Aceh Consumer Protection Foundation (YAPKA) hopes that consumers know their rights so that consumer rights are fulfilled. The responsibility of business actors regarding the sale of refurbished electronic goods is to provide clear and detailed information relating to these goods to consumers. Resolving disputes that occur is resolved through non-litigation channels, by means of mediation, conciliation and arbitration, but if this cannot be done using litigation channels to achieve permanent legal certainty for consumers and business actors in resolving disputes. Suggestions that can be given to consumers to have a clear understanding of their rights in accordance with UUPK, and to business actors to be more responsible by providing clear and transparent information, as well as carrying out open and honest communication in resolving disputes related to buying and selling electronic goods recondition.