Electronic Theses and Dissertation

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sesuai dengan yang tercantum pada ayat (1) adalah perluasan daripada alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik tidak jarang ditemui kesulitan dalam penentuan keabsahan legalitas alat bukti elektronik, sehingga pada tahap pembuktian Hakim dapat menetapkan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah maupun sebaliknya. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan rekaman CCTV sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, untuk menjelaskan kendala yang ditemui dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan kendala yang ditemui dalam penggunan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden serta informan. Penelitian kepustakan dilakukan dengan membaca buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rekaman CCTV pada persidangan tindaka pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagai perluasan dari suatu alat bukti. Hakim menggunakan CCTV sebagai alat bukti petunjuk, apabila rekaman tersebut relevan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Kendala yang ditemui adalah kualitas rekaman yang kurang optimal, memakan waktu lama, dan memerlukan biaya besar saat dilakukan uji laboratorium digital forensik. Upaya untuk mengatasi kendala ini melibatkan kehadiran ahli dan saksi selama persidangan, sementara setiap wilayah diharapkan memiliki laboratorium digital forensik untuk menguji keaslian bukti elektronik.

Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions states that paragraph (1) Electronic Information and/or electronic Documents and/or their printouts are valid legal evidence, and paragraph ( 2) Electronic Information and/or Electronic Documents and/or printouts as intended in paragraph (1) are an extension of valid evidence in accordance with the Procedural Law in force in Indonesia. In practice, it is not uncommon to encounter difficulties in determining the legal validity of electronic evidence, so that at the evidentiary stage the judge can determine CCTV recordings as valid evidence or vice versa. The purpose of writing this thesis is to explain CCTV recordings as evidence and have evidentiary power in trials of crimes of theft with weights, to explain the obstacles encountered in using CCTV recordings as evidence and to explain efforts to overcome the obstacle encountered in using CCTV recordings as evidence. evidence. The research method used is empirical legal research. Data was obtained based on field research carried out by interviewing respondents and informants. Literary research is carried out by reading books, legal journals and statutory regulations. The result of the research show that the use of CCTV recordings in trials of crimes of theft with weights is an extension of evidence. The judge uses CCTV as indicative evidence, if the recording is relevant to the witness's statement and the defendant's statement. The obstacles encountered are recording quality that is less than optimal, takes a long time, and requires large costs when carrying out digital forensic laboratory tests. Efforts to overcome this obstacle involve the presence of experts and witnesses during trials, while each region is expected to have a digital forensic laboratory to test the authenticity of electronic evidence.