Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi yang membuatnya, sehingga harus dipatuhi oleh para pihak. Salah satunya adalah perjanjian yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya dengan CV. Hasil Karya Reski dengan Nomor: 16.a/6289628/SP-DAK/2022 sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juga semestinya harus dipatuhi oleh para pihak, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah terjadi wanprestasi dan tidak dapat diselesaikan sesuai yang diperjanjikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, dan penyelesaian wanprestasi pada Pembangunan Gedung Promosi SIKIM Nilam di Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah yuridis empiris dengan cara meneliti bahan pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi Pembangunan Gedung Promosi SIKIM Nilam di Kabupaten Aceh Jaya belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, pihak Penyedia Jasa konstruksi melakukan wanprestasi yakni terlambat menyelesaikan pembangungan selama 110 hari kalender. Penyebab wanprestasi yang dilakukan adalah tidak tersedianya material galian C di Kabupaten Aceh Jaya, curah hujan yang sangat tinggi yang mengakibatkan produktifitas, serta efisiensi pelaksanaan pekerjaan menjadi terganggu, dan kurangnya jumlah tenaga kerja yang disiapkan oleh Penyedia Jasa. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak adalah melalui jalur non-litigasi yaitu musyawarah atau negosiasi yang dilakukan dalam rapat pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) yang hasilnya ialah pengajuan amandemen/Addendum kontrak khususnya untuk perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dan penyelesaian pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp.508.311,- (lima ratus delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah) perhari.

Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code regulates that all agreements made legally apply as law to those who make them, so they must be obeyed by the parties. One of them is the agreement made by the Aceh Jaya Regency Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade Service with CV. The results of Reski's work with Number: 16.a/6289628/SP-DAK/2022 in accordance with Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code should also be complied with by the parties, however in its implementation there has been a breach of contract and it cannot be resolved as agreed. The purpose of writing this thesis is to explain and analyze the implementation of construction work contracts, the causes of defaults in the implementation of construction work contracts, and the resolution of defaults in the construction of the SIKIM Nilam Promotion Building in Aceh Jaya Regency. The research method in this thesis is empirical juridical by examining library materials and field research through interviewing respondents to obtain the necessary data. The results of the research show that the implementation of the construction work contract for the construction of the SIKIM Nilam Promotion Building in Aceh Jaya Regency has not been carried out as promised, the construction service provider has defaulted, namely being late in completing the construction for 110 calendar days. The causes of the default were the unavailability of excavation material C in Aceh Jaya Regency, very high rainfall which resulted in productivity and efficiency of work implementation being disrupted, and a lack of workers prepared by the Service Provider. Dispute resolution carried out by the parties is through non-litigation channels, namely deliberations or negotiations carried out in evidentiary meetings or Show Cause Meetings (SCM), the result of which is the submission of amendments/Addendums to contracts, especially for extending the time for implementing construction work contracts and settling payment of late fines. amounting to IDR 508,311,- (five hundred eight thousand three hundred and eleven rupiah) for one day.