Electronic Theses and Dissertation

Dalam dunia Penerbangan kecelakaan pesawat sering terjadi khususnya di Indonesia, karena itu perlu ditingkatkannya kepedulian dari pemerintah dan pemilik pesawat, untuk mengurangi kriminalisasi terhadap personel penerbangan khususnya Pilot, perlunya dibentuk Majelis Profesi Penerbangan yang akan meningkatkan kompetensi personel penerbangan dan menegakkan etika profesi di dunia penerbangan Indonesia. Karena itu perlu dibentuknya Majelis Profesi Penerbangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang fungsinya memberikan sanksi administratif kepada personel penerbangan yang melakukan kelalaian atau tidak melakukan profesinya sesuai prosedur yang menyebabkan kecelakaan pesawat.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan urgensi pembentukan majelis profesi penerbangan ditinjau dari hukum internasional dan nasional serta untuk menjelaskan faktor penghambat pembentukan Majelis Profesi Penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.
Metode penelitian dalam penelitian ini yuridis normatif, penelitian dengan metode hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian dari urgensi pembentukan Majelis Profesi Penerbangan terhadap penegakan hukum kecelakaan penerbangan sipil harus dibentuk sesuai dengan UU Penerbangan karena nantinya MPP mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting di sistem penerbangan Indonesia, sehingga pembentukannya merupakan suatu urgensi yang harus dilaksanakan dan Faktor Penghambat Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ialah tidak adanya payung hukum serta terlalu banyak keterlibatan pemangku kepentingan dalam industri penerbangan, kurangnya regulasi yang jelas dan dukungan yang kuat dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi yang mendukung maupun pengakuan terhadap kepentingan lembaga.
Disarankan Pemerintah segera membentuk MPP di Indonesia karena mahkamah ini nantinya menjadi wadah terhadap para ahli untuk dapat menyampaikan pendapatnya kepada penegak hukum, dan karena MPP mempunyai tugas dan wewenang yang sangat berpengaruh di penyelenggaran penerbangan serta Pemerintah dapat berdiskusi terbuka, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta upaya untuk mencapai kesepakatan bersama antara anggota industri penerbangan .

In the world of aviation, airplane accidents often occur, especially in Indonesia, therefore it is necessary to increase awareness of the government and aircraft owners, to reduce criminalization of aviation personnel, especially pilots, it is necessary to form an Aviation Professional Council which will increase the competency of aviation personnel and uphold professional ethics in the Indonesian aviation world. . Because of this, it is necessary to establish an Aviation Professional Council in Indonesia in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, whose function is to provide administrative sanctions to aviation personnel who commit negligence or do not carry out their profession according to procedures which cause plane crashes. The aim of writing this thesis is to explain the urgency of establishing an aviation professional assembly in terms of international and national law and to explain the factors inhibiting the formation of an aviation professional assembly based on Law Number 1 of 2009 concerning aviation. The research method in this research is normative juridical, research using legal methods which is carried out using an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal rules and statutory regulations. The results of the research show that the urgency of forming an Aviation Professional Council regarding civil aviation accident law enforcement must be formed in accordance with the Aviation Law because the MPP will have very important functions and authority in the Indonesian aviation system, so its formation is an urgency that must be implemented and is an Inhibiting Factor for the Establishment of the Aviation Professional Council Based on Law Number 1 of 2009, there is no legal umbrella and too much involvement of stakeholders in the aviation industry, lack of clear regulations and strong support from the government, both in the form of supporting regulations and recognition of the interests of the institution. It is recommended that the Government immediately establish the MPP in Indonesia because this court will become a forum for experts to be able to convey their opinions to law enforcement, and because the MPP has duties and authority that are very influential in aviation operations and the Government can have open discussions, transparency in the decision-making process, and efforts to reach mutual agreement between members of the aviation industry.