Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
RAIHAN NABILA,
(2024) PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 63) pp.,tabl.,bibl.

Tarmizi, S.H., M.Hum.
Pasal 71 D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, namun pelaksanaan restitusi tersebut masih belum diterapkan secara optimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tidak terlaksananya hak restitusi pada anak korban dan upaya yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Dan data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hak restitusi tidak terlaksana pada anak korban ialah karena tidak adanya permohonan restitusi dari keluarga korban sehingga permohonan restitusi tidak dapat ditindaklanjuti oleh penuntut umum dan hakim serta sulit dibebankan restitusi pada terdakwa yang tidak mampu membayar restitusi karena ketiadaan harta dan bahkan enggan membayar. Adapun upaya yang dilakukan dalam perealisasian hak restitusi yaitu hakim yang akan memberitahukan kepada keluarga korban bahwa anak korban tersebut berhak atas restitusi dan mengadakan sosialisasi kepada sesama aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai hak restitusi dan tata cara pengajuannya serta segera diterapkannya upaya paksa bagi terdakwa yang tidak membayar restitusi.
Disarankan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menciptakan kerjasama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai restitusi dan tata cara pengajuannya dan dapat menciptakan peraturan pelaksana tersendiri terkait dengan mekanisme restitusi dan saran kepada pemerintah untuk dapat mengkaji kembali peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi agar pemberlakuannya di setiap tahapan peradilan pidana lebih jelas dan sistematis.

Tidak Tersedia Deskripsi