Electronic Theses and Dissertation

Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, menjelaskan bahwa penggabungan mengakibatkan aktiva dan pasiva
perseroan yang menggabungkan diri beralih tanpa likudiasi karena hukum kepada
perseoran yang menerima penggabungan. Pada bulan Februari 2021, Pemerintah
resmi melakukan penggabungan usaha terhadap tiga bank syariah BUMN. Dalam
hal ini peralihan aset tanah dan bangunan dari PT Bank BRI Syariah dengan
mekanisme yang berbeda dengan ketentuan tersebut.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keragaman
bentuk dan mekanisme pelaksanaan peralihan hak atas tanah bangunan sebagai aset
Bank Syariah Indonesia Tbk, dan kesesuaian peralihan aset tanah dan bangunan
sebagai aset PT Bank Syariah Indonesia Tbk akibat penggabungan dengan
peraturan tentang peralihan hak atas tanah.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris
berdasarkan keterangan dari responden dan informan terkait penelitian, dalam hal
ini yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian penelitian
ini menggunakan data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan dilakukan tanpa likuidasi.
Pada dua bank lainnya, yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah
seluruh aktiva dan pasiva termasuk aset dan bangunan dialihkan khusus pada PT
Bank BRI Syariah tidak menyertakan aset dalam proses peralihan aset dan
bangunan dikarenakan aset merupakan milik dari PT Bank BRI Tbk skema aset
yang dimiliki oleh PT Bank BRI Syariah Tbk dilakukan dengan skema pinjam pakai
dengan PT Bank BRI sehingga harus dilakukan jual beli dengan PT Bank Syariah
Indonesia Tbk.
Disaranan kepada PT Bank BRI Syariah mematuhi prosedur hukum dalam
pengalihan aset dan bangunan kepada PT Bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah
Indonesia sebagai penerima aset perlu melakukan due diligence menyeluruh terkait
perolehan aset tersebut. Otoritas pengawas perbankan atau lembaga yang relevan
harus memantau dan mengawasi proses Penggabungan ini.
Kata Kunci: Peralihan, aset, tanah.

Article 122 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies explains that a merger results in the transfer of assets and liabilities of the merging companies without liquidation due to legal reasons to the receiving company. In February 2021, the Government officially merged the operations of three state-owned Islamic banks. In this context, the transfer of land and building assets from PT Bank BRI Syariah occurred with a mechanism different from the stipulations mentioned. The research aims to identify and explain the diversity of forms and mechanisms for transferring rights to land and buildings as assets of Bank Syariah Indonesia Tbk, and the conformity of the transfer of land and building assets as assets of PT Bank Syariah Indonesia Tbk due to the merger with regulations regarding the transfer of land rights. The research method used is empirical juridical research based on information from respondents and informants related to the study, conducted within the existing legal provisions. Therefore, this research uses both primary and secondary data. The results show that the merger was carried out without liquidation. In the case of two other banks, namely PT Bank BRI Syariah and PT Bank Mandiri Syariah, all assets and liabilities, including land and buildings, were transferred specifically to PT Bank BRI Syariah. However, assets were not included in the process of transferring assets and buildings because they belonged to PT Bank BRI Tbk. The asset transfer scheme owned by PT Bank BRI Syariah Tbk was carried out through a lease agreement with PT Bank BRI, necessitating a buy-sell transaction with PT Bank Syariah Indonesia Tbk. It is recommended that PT Bank BRI Syariah adheres to legal procedures in the transfer of assets and buildings to PT Bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia, as the recipient of the assets, needs to conduct thorough due diligence regarding the acquisition of these assets. Banking supervisory authorities or relevant institutions should monitor and oversee this Merger process. Keywords: Transfer, assets, land.