PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG (SUATU PENELITIAN PADA PERUSAHAAN OTOBUS PUTRA PELANGI BANDA ACEH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG (SUATU PENELITIAN PADA PERUSAHAAN OTOBUS PUTRA PELANGI BANDA ACEH)


Pengarang

RAYYAN RAZAQ - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Susiana - 198101282006042002 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1703101010193

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang oleh PO Putra Pelangi dan menjelaskan perlindungan konsumen PO Putra Pelangi terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang oleh PO Putra Pelangi dilakukan dengan menetapkan 3 (tiga) klausul antara lain, barang–barang yang tidak diambil dalam tempo waktu 7 hari tidak menjadi tanggung jawab PT Putra Pelangi Perkasa, segala kerusakan barang–barang pecah belah diluar tanggung jawab PT Putra Pelangi Perkasa dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam pengiriman. Perlindungan konsumen PO Putra Pelangi memastikan pelaku usaha yang menggunakan klausula eksonerasi dalam perjanjian bakunya, berakibat perjanjian yang mereka lakukan batal demi hukum. Konsumen dapat menggugat pihak perusahaan ke peradilan umum atau melalui lembaga terkait dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disarankan kepada PO Putra Pelangi untuk tidak menggunakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengiriman barang sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disarankan kepada konsumen PO Putra Pelangi kiranya agar membaca dan memahami ketentuan apa saja yang disepakati dengan pihak perusahaan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Disarankan kepada pemerintah untuk mengawasi pelaku usaha yang menggunakan klausula eksonerasi pada perjanjiannya, untuk melindungi kepentingan konsumen.

This research aims to explain the application of exoneration clauses in goods delivery agreements by PO Putra Pelangi and explain PO Putra Pelangi's consumer protection regarding the inclusion of exoneration clauses in goods delivery agreements. The research results show that the application of the exoneration clause in the goods delivery agreement by PO Putra Pelangi is carried out by stipulating 3 (three) clauses, including, goods that are not taken within 7 days are not the responsibility of PT Putra Pelangi Perkasa, all damage to breakable goods outside PT Putra Pelangi Perkasa's responsibility and is not responsible for any losses resulting from delays in delivery. PO Putra Pelangi consumer protection ensures that business actors who use exoneration clauses in their standard agreements will result in the agreements they make being null and void. Consumers can sue the company to the general court or through related institutions and are entitled to receive compensation in accordance with applicable regulations. It is recommended to PO Putra Pelangi not to use exoneration clauses in standard goods delivery agreements in accordance with the mandate of the Consumer Protection Law. It is recommended that PO Putra Pelangi consumers read and understand the provisions agreed with the company to avoid unwanted risks. It is recommended that the government monitor business actors who use exoneration clauses in their agreements, to protect consumer interests.

Citation



    SERVICES DESK