IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TAHUN 2021 (STUDI KASUS DI KECAMATAN DABUN GELANG, KABUPATEN GAYO LUES) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TAHUN 2021 (STUDI KASUS DI KECAMATAN DABUN GELANG, KABUPATEN GAYO LUES)


Pengarang

ERNA NOVITA - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Wais Alqarni - 199204262019031019 - Dosen Pembimbing I
Nofriadi - 198911032017011101 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

1810104010058

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik., 2023

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Gayo Lues tercatat sebagai daerah termiskin kedua dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya diindikasikan oleh masih banyaknya rumah yang tidak layak huni, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Gayo Lues telah melakukan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Dabun Gelang, namun dalam implementasinya terdapat masalah kesenjangan sosial dalam masyarakat serta jumlah bantuan tidak mencapai target yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Dabun Gelang dan mengetahui faktor penghambat pengimplementasian. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek komunikasi, antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan terjadi komunikasi yang positif, namun informasi yang disampaikan ke kelompok sasaran atau masyarakat belum menyeluruh. Selanjutnya Sumber Daya Manusia (SDM) telah cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah layak huni, kinerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam pelaksanaan kegiatan telah terlaksana dengan baik. Dalam hal tata pekerjaan, peneliti melihat bahwa tata pekerjaan Dinas Perkim terlaksana dengan baik, mereka mengikuti SOP kegiatan yang telah ditentukan dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Faktor penghambat pengimplementasian diantaranya penyampaian informasi yang belum menyeluruh kepada masyarakat, ketidakjelasan kategori masyarakat berpenghasilan rendah dalam kebijakan, dan keterbatasan anggaran yang berdampak pada jadwal pelaksanaan yang terhambat. Diharapkan Dinas Perkim dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat serta meningkatkan kinerja agar implementasi kebijakan lebih tepat sasaran.

Gayo Lues is recorded as the second poorest area out of 23 Regencies/Cities in Aceh in 2021. One of the reasons is indicated by the large number of uninhabitable houses, the Housing and Settlement Area (Perkim) Office of Gayo Lues Regency has provided assistance to rehabilitate uninhabitable houses in Dabun Gelang District, but in its implementation there are problems of social inequality in the community and the amount of assistance does not reach the specified target. This study aims to explain the implementation of assistance for rehabilitation of uninhabitable houses for low-income people in Dabun Gelang District and find out the inhibiting factors for its implementation. This study uses the theory of public policy implementation according to George Edward III. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results of the study show that in the aspect of communication, there is positive communication between policy makers and policy implementers, but the information conveyed to the target group or the public is not comprehensive. Furthermore, Human Resources have been sufficient in carrying out activities for rehabilitation of livable houses, the performance of the Housing and Settlement Areas (Perkim) Office in carrying out activities has been carried out well. In terms of work arrangements, researchers saw that the Perkim Office work arrangements were carried out well, they followed the SOP for activities that had been determined and carried out by people who were experts in their fields. Factors inhibiting implementation include the dissemination of incomplete information to the public, unclear categories of low-income people in policies, and budget constraints which have an impact on the implementation schedule which is hampered. It is hoped that the Perkim Office can improve coordination and cooperation with the parties involved and improve performance so that policy implementation is more on target.

Citation



    SERVICES DESK