Electronic Theses and Dissertation

Hukum Adat Laot di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di daerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah hukum adat tersebut harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah itu. Hukôm Adat Laôt mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam. Panglima Laôt merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan. Panglima Laot merupakan pemimpin nelayan yang menurut hukum adat laot, bertugas mengkoordinir nelayan dalam usaha penangkapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran panglima laôt lhok dalam penyelesaian bentuk pelanggaran di wilayah lambada lhok dan strategi pengelolaan panglima laôt wilayah lambada lhok dalam menjalankan peranannya. Penelitian ini dilaksanakan lambada lhok Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode Empiris dengan menggunakan analisis S.W.O.T (Strengthen, Weakness, Opportunities, dan Threats) dimana strategis yang efektif dapat dirumuskan secara sistematis dengan membandingkan kondisi internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan perselisihan dan pelanggaran yang terjadi di Lambada Lhok seperti permasalahan melanggar peraturan melaut di hari-hari (Uroe pantang laot) dan Perebutan Fishing Ground (Meupayang) di laut. Panglima laot sangat berperan dalam menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran yang terjadi di PPI Lambada Lhok dimana dari hasil SWOT menunjukkan pertumbuhan penggelolaan di PPI lambada lhok memiliki performa yang kuat serta berpeluang dalam sistem penggelolaan.

Kata kunci : Panglima Laot, Strategi, Sistem Penggelolaan, Kondisi Internal Dan Eksternal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lambada Lhok.

Laot Customary Law in Aceh is a customary law that applies in fishing communities in their respective customary areas. Fishermen or marine fisheries entrepreneurs in the area conducting fishing business in the customary law area must comply with the customary law that applies in that area. Hukôm Adat Laôt became known during the reign of Sultan Iskandar Muda (1607-1637) of the Sultanate of Aceh Darussalam. Panglima Laôt was an extension of the Sultan's sovereignty over the maritime territory in Aceh. In making decisions. Panglima Laot is the leader of fishermen who, according to laot customary law, is in charge of coordinating fishermen in their fishing business. The purpose of this study is to explain the role of panglima laôt lhok in resolving forms of offences in the lambada lhok area and the management strategy of panglima laôt lambada lhok area in carrying out its role. This research was conducted lambada lhok Aceh Besar Regency. The method used in this research is Empirical method by using S.W.O.T analysis (Strengthen, Weakness, Opportunities, and Threats) where effective strategies can be formulated systematically by comparing internal and external conditions. The results showed that disputes and violations that occurred in Lambada Lhok such as the problem of breaking the rules of fishing in the days (Uroe pantang laot) and the Fight for Fishing Ground (Meupayang) at sea. Panglima laot plays a very important role in resolving disputes and violations that occur at PPI Lambada Lhok where the SWOT results show the growth of management at PPI lambada lhok has a strong performance and opportunities in the management system. Keywords: Panglima Laot, Strategy, Management System, Internal and External Conditions of Lambada Lhok Fish Landing Base (PPI).