Electronic Theses and Dissertation

Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Pada tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 untuk melaksanakan amanat dari Pasal 253 UU Pemerintahan Aceh Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh menambahkan Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Aceh (SPKA) ke dalam struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yakni Dinas Pertanahan Aceh yang kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan pertanahan di Aceh.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan status kewenangan Pemerintah Aceh bidang pertanahan paska Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015, dan akibat hukum kepada Pemerintah Pusat yang belum menunaikan kewajiban hukum untuk mengalihkan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas data primer dan data skunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 sebagai pelaksanakan amanat Pasal 253 tidak dapat dilaksanakan. Dan Pemerintah Pusat tidak kunjung membentuk tim peralihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh sehingga kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tidak kunjung dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk segera membuat Draf Qanun Pertanahan, dan Pemerintah Aceh dapat menggugat Kementrian (Menteri) ATR/BPN Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karna tidak menjalankan Perintah presiden. Pemerintah Pusat (Presiden) dalam hal ini harus segera mendorong Kementrian ATR/BPN dan Kementrian terkait untuk segera melaksanakan perintah dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 dan segera mempertegas tugas, kewenangan, dan kedudukan Pemerintah Aceh termasuk Dinas Pertanahan Aceh yang melaksanakan kewenangannya dalam bidang pertanahan di Aceh

Article 253 of Law Number 11, 2006 pertaining to the Governance of Aceh emphasizes the transformation of the Regional Offices of the Aceh National Land Agency and District or Municipality Land Offices into Aceh regional auxiliary units and district or municipality land offices. In 2015, the Government issued Presidential Regulation Number 23, 2015 to carry out the mandate of Article 253 of the Law on Governing Aceh to administer land services in Aceh. This study aims to determine and explain the status of the Aceh Government's authority in the land sector following Presidential Regulation Number 23, 2015, as well as the legal ramifications for the Central Government, which has not met its legal obligation to transfer authority to the Regional Office of the Aceh National Land Agency. This is a normative descriptive-analytical legal research method. This research's data sources can be divided into primary data and secondary data. The findings of the study indicate that the authority granted by Presidential Regulation Number 23, 2015 to carry out the mandate of Article 253 cannot be exercised. It results from the Central Government has not yet formed a transition team for the Regional Office of the Aceh National Land Agency. It has made the Government of Aceh cannot fully implement the authority granted by Presidential Regulation Number 23, 2015. It is recommended that the Government of Aceh promptly draft a Land Qanun (local law) and that the Government of Aceh sue the Ministry (Minister) of Land and Spatial Affair of National Land Agency (also known as ATR/BPN) before the State Administrative Court (abbreviated to PTUN - Pengadilan Tata Usaha Negara) for failing to carry out the presidential order. In this instance, the Central Government (President) must immediately encourage the Ministry of ATR/BPN and related Ministries to immediately implement Presidential Regulation Number 23, 2015, and confirm the duties, authorities, and position of the Government of Aceh, including the Aceh’s Land Agency, which exercises authority over the land sector in Aceh.