Electronic Theses and Dissertation

Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didalamnya mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Setelah berlakunya qanun ini timbul permasalahan berupa belum tercapainya perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, hal ini dikarenakan bentuk rumusan pidana yang diatur di dalam qanun ini berupa pidana alternatif yaitu pidana cambuk atau pidana kurungan atau pidana denda. Rumusan pidana alternatif ini memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk menjatuhkan hanya pidana cambuk saja kepada pelaku dan hal ini tidak memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dalam putusan nomor 19/JN/2020/MS.Bna, nomor 7/JN/2020/MS.Idi, dan nomor 11/JN/2021/MS.Aceh para pelaku kekerasan seksual terhadap anak hanya dijatuhkan pidana cambuk.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh dan untuk menganalisis dan menjelaskan sanksi yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan bagi anak korban.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan Undang-undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach), dimana data yang digunakan yaitu melalui yaitu melalui studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder, dan analisis data menggunakan metode analisa data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh belum memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual hal ini dikarenakan Qanun Hukum Jinayat hanya sebatas mengatur adanya sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun tidak mengatur secara kompleks bagaimana hak-hak yang harus diterima oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Keadilan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat belum memberikan keadilan yang sepenuhnya kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual hal ini dikarenakan Qanun Hukum Jinayat di dalamnya hanya mengatur mengenai adanya sanksi bagi orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak namun tidak mengatur adanya pemberian ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga hal ini tidak memenuhi konsep keadilan.
Disarankan kepada penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan lebih baik digunakannya Undang-undang Perlindungan Anak dikarenakan dalam undang-undang ini peraturan yang diatur lebih kompleks daripada peraturan di dalam Qanun Hukum Jinayat dan kepada Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Aceh tetap menghendaki diberlakukannya qanun dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka akan lebih baik segera disahkannya Matriks Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat yang didalamnya mengatur secara kompleks mengenai hak-hak yang diterima oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual.



Kata Kunci : Perlindungan Anak, Qanun Hukum Jinayat, Kekerasan Seksual

The criminal offences of sexual abuse and rape against children are regulated by Articles 47 and 50 of Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law. Following the implementation of this legislation, challenges have emerged about the inadequate safeguarding of child victims of sexual violence. This is attributed to the criminal provisions outlined in the legislation, which offer other forms of punishment such as whipping, imprisonment, or fines. The proposed alternative criminal formulation enables law enforcement officials to exclusively administer flogging as a punitive measure for offenders, while failing to safeguard minor victims of sexual abuse adequately. This phenomenon is evident in the aforementioned legal cases, namely decision number 19/JN/2020/MS.Bna, number 7/JN/2020/MS.Idi, and number 11/JN/2021/MS. Aceh, where individuals responsible for perpetrating acts of sexual abuse against minors were exclusively subjected to corporal punishment in the form of flogging. This study aims to examine and elucidate the safeguarding measures for child victims of sexual violence as outlined in the Qanun Hukum Jinayat in Aceh. Additionally, it aims to analyse and explicate the punitive measures stipulated in the Qanun Hukum Jinayat in Aceh about criminal offences involving sexual violence against children, focusing on assessing how these measures contribute to a perception of justice for the child victims. The research employed the juridical-normative technique, using both the statute and Conceptual approaches. The data collection process primarily relied on library research, specifically gathering secondary data. The subsequent data analysis was conducted utilising qualitative data analysis methodologies. The research findings indicate that the legal safeguards for child victims of sexual violence in Qanun Hukum Jinayat in Aceh are insufficient in providing comprehensive protection. This inadequacy stems from the fact that Qanun Hukum Jinayat solely focuses on prescribing criminal penalties for perpetrators of sexual violence against children without adequately addressing the multifaceted rights that child victims of sexual violence are entitled to. The current implementation of justice for child victims of sexual violence under Qanun Hukum Jinayat falls short of providing comprehensive redress. While Qanun Hukum Jinayat addresses the issue by stipulating sanctions for perpetrators of sexual violence against children, it fails to establish provisions for compensating the child victims. Consequently, this inadequacy undermines the fundamental principle of justice. Law enforcement agencies are advised to consider utilising the Child Protection Law as a more comprehensive legal framework for addressing cases involving sexual abuse against children. This law encompasses more intricate laws than those outlined in the Qanun Hukum Jinayat. Suppose the Aceh Government desires to implement qanuns to address sexual violence against children. In that case, it is advisable to promptly endorse the Aceh Qanun Draught Matrix on Jinayat Law. This draught encompasses comprehensive regulations about the entitlements granted to child victims of sexual violence. Keywords: Child Protection, Qanun Jinayat Law, Sexual Violence