Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Namun saat ini telah ditemukan produk obat sirup anak yang tercemar kandungan zat berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaraan obat sirup anak yang berbahaya di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat sirup anak yang berbahaya, dan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap peredaran obat sirup anak yang berbahaya di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan- bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengupayakan perlindungan untuk menjamin hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan yang berlaku namun belum terlaksana dengan baik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap akibat yang dialami oleh konsumen dari produk obat sirup anak yang berbahaya dapat dipertanggung jawabkan secara perdata yaitu dengan ganti kerugian. Upaya yang diberikan BPOM sebagai bentuk tanggung jawab BPOM terhadap kasus ini ialah BPOM telah memberikan sanksi administratif kepada perusahaan farmasi, dan BPOM berperan memantau peredaran obat baik secara pre market ataupun post market.
Disarankan kepada konsumen agar lebih berhati- hati lagi dalam memilih produk obat yang akan dikonsumsi. Kepada pelaku usaha agar lebih cermat mengetahui dan menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kepada BBPOM Banda Aceh agar terus tetap tegas melakukan pengawasan produk obat secara rutin.

Based on Article 8 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is stated that business actors are prohibited from trading damaged, defective or used and contaminated pharmaceutical and food preparations, with or without providing complete and correct information. However, currently it has been found that children's syrup medicinal products are contaminated with dangerous substances consumed by the public. This action violates the provisions of the Consumer Protection Law. The aim of writing this thesis is to explain the implementation of consumer protection against the distribution of dangerous children's syrups in Banda Aceh City, the responsibilities of business actors for the distribution of dangerous children's syrups, and the role of the Food and Drug Supervisory Agency in efforts to provide protection against the distribution of children's syrups. which is dangerous in the city of Banda Aceh. This research uses empirical juridical research methods. Data was obtained through field research in the form of interviews and library research by studying statutory regulations and other legal materials related to this research. The results of the research show that the Indonesian government has sought protection to guarantee the rights, obligations and responsibilities of each party which are regulated in several applicable laws and regulations but this has not been implemented properly. The responsibility of business actors for the consequences experienced by consumers from dangerous children's syrup medicinal products can be held civilly accountable, namely by means of compensation. The efforts provided by BPOM as a form of BPOM's responsibility for this case are that BPOM has given administrative sanctions to pharmaceutical companies, and BPOM plays a role in monitoring drug distribution both pre-market and post-market. It is recommended that consumers be more careful in choosing the medicinal products they will consume. For business actors to be more careful in knowing and carrying out their obligations as regulated in the Consumer Protection Law. To BBPOM Banda Aceh to continue to be firm in carrying out routine monitoring of medicinal products.