Electronic Theses and Dissertation

Putusan merupakan akhir dari penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dalam suatu putusan PTUN Penggugat dimenangkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan PTUN secara sukarela maka Penggugat akan mengajukan permohonan eksekusi. Namun eksekusi terkait amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut.

Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan amar putusan yang menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sebuah putusan PTUN, kepastian hukum terhadap eksekusi amar putusan PTUN yang menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara serta konsekuensi yuridis dari tidak dilaksanakannya amar putusan PTUN yang menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang diperoleh tersebut akan dilakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Amar putusan PTUN yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut memiliki kedudukan yang penting karena merupakan salah satu hal yang harus dimuat dalam sebuah Putusan PTUN. Apabila hal tersebut tidak dimuat dalam putusan PTUN, maka putusanya menjadi batal. Kedua eksekusi amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini belum ada pengaturannya baik dalam tingkat peraturan perundang undangan maupun peraturan kebijakan dalam bentuk surat edaran di lingkungan internal Mahkamah Agung. Terakhir tidak adanya aturan mengenai eksekusi amar putusan PTUN yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara membuat eksekusinya menjadi sulit. Hal tersebut membawa konsekuensi yuridis baik kepada Tergugat, Penggugat dan PTUN sendiri.

Mengingat pentingnya kedudukan amar yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka kepada Penggugat yang mengajukan gugatan di PTUN agar memasukkan mengenai hal tersebut dalam petitumnya. Begitu juga dengan hakim di PTUN agar memastikan jumlah uang yang harus dibayar Tergugat untuk membayar biaya perkara telah benar. Pengaturan mengenai eksekusi di PTUN di atur dalam undang undang, sehingga terkait eksekusi amar yang menghukum Tergugat membayar biaya perkara juga harus diatur oleh undang undang. Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga yang berwenang untuk membentuk atau mengubah undang undang agar melakukan perubahan terhadap Undang Undang PTUN dengan menambahkan terkait dengan eksekusi amar yang menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Untuk menghindari konsekuensi yuridis dari tidak dilaksanakannya amar putusan PTUN yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara maka hal tersebut agar disampaikan oleh Ketua PTUN pada saat poses pengawasan eksekusi dalam tahapan memanggil para pihak.

The decision is the end of the settlement of a dispute at the State Administrative Court. If in a PTUN decision the Plaintiff wins and the Defendant does not want to implement the PTUN decision voluntarily, the Plaintiff will apply for execution. However, execution related to the verdict that punishes the Defendant to pay court costs is difficult to carry out because there are no provisions governing this matter. The main research problems are (1) What is the position of the verdict that punishes the defendant to pay court costs in a PTUN decision? (2) What is the legal certainty of the execution of the verdict that punishes the defendant to pay court costs at the PTUN? And (3) What are the juridical consequences of the non-execution of a PTUN verdict that punishes the defendant to pay court costs? This research and study aims to examine and analyze the position of the verdict that punishes the defendant to pay court costs in a PTUN decision, the legal certainty of the execution of the PTUN verdict that punishes the defendant to pay court costs and the juridical consequences of the non-execution of the PTUN verdict that punishes the defendant to pay court costs. The research method used is normative legal research method. The data source is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The secondary data obtained will be analyzed using a qualitative approach. The results of the study show that first, the PTUN's decision that punishes the Defendant to pay court costs has an important position because it is one of the things that must be contained in a PTUN Decision. If this is not included in the PTUN decision, then the decision will be void. Secondly, the execution of the verdict punishing the Defendant to pay court costs has yet to be regulated either at the level of statutory regulations or policy regulations in the form of circular letters within the Supreme Court. Lastly, the absence of rules regarding the execution of the PTUN's decision that punishes the Defendant to pay court costs makes its execution difficult. This has juridical consequences for the Defendant, the Plaintiff and the PTUN itself. Given the importance of the ruling that the Defendant be ordered to pay court costs, Plaintiffs filing a lawsuit at the Administrative Court should include this in their petitum. Likewise, the judge at the Administrative Court should ensure that the amount of money to be paid by the Defendant to pay court costs is correct. The regulation of execution in the State Administrative Court is regulated by Act, so that the execution of the ruling that punishes the Defendant to pay court costs must also be regulated by Act. The House of Representatives as the institution authorized to formulate or amend Act should amend the Administrative Court Act by adding a provision relating to the execution of a judgment ordering the Defendant to pay court costs.To avoid the juridical consequences of the non-execution of the PTUN's decision which punishes the Defendant to pay court costs, this should be conveyed by the Chairman of the PTUN during the execution supervision process in the stage of summoning the parties.