Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI)
Pengarang
Cindy Kasea Kudadiri - Personal Name;
Dosen Pembimbing
M. Iqbal - 198005182005011002 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1903101010113
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Meski ancaman hukuman berat telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, namun masih ditemukan kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian, menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, dan menjelaskan hambatan serta upaya penanggulangan tindak pidana mengedarkan narkotika di lingkungan kepolisian. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan serta memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor mental dari polisi itu sendiri, dan lemahnya pengawasan dari atasan. Dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis yaitu landasan hukum yang digunakan, kebenaran filosofis yaitu apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara dan kebenaran sosiologis yaitu hakim juga harus mempertimbangkan putusannya akan adil dan bijaksana dan bagaimana dampak hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hambatan yang ditemukan yakni terdakwa tidak bersikap kooperatif. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana ini dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif.
Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 concerning Narcotics states that every person without rights or has violated the law offers, sells, buys, receives or acts as an intermediary and even exchanges hand over narcotics class I will receive life imprisonment or a minimum of 5 years and a maximum 20 years. Even though the threat of severe punishment has been regulated regarding the actions and criminal sanctions, there are still cases that occur in the jurisdiction of the Tanjung Balai District Court. The purpose of this writing is to explain the factors that cause the criminal act of distributing narcotics committed by members of the police, explain the considerations of judges in imposing sentences on perpetrators, and explain obstacles and efforts to overcome the criminal act of distributing narcotics within the police. The research method used is empirical juridical. This study uses primary data obtained in field research in the form of interviews with respondents and informants and combines legal materials such as textbooks, theories, laws and regulations which are secondary data. The results of the study explain that the factors that cause the criminal act of distributing narcotics committed by members of the police are family factors, economic factors, mental factors from the police themselves, and weak supervision from superiors. In deciding a case the judge must consider the juridical truth, namely the legal basis used, the philosophical truth, namely whether the judge has acted and acted as fairly as possible in deciding a case, and the sociological truth, namely the judge must also consider whether his decision will be fair and wise and what the impact of the law will be. happens in society. The obstacle found was that the defendant was not cooperative. The efforts to overcome this crime are by taking preventive and repressive actions.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT ACEH TAMIANG) (MIRZA FOLENDA, 2018)
PENANGANAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN 2018 YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PIDIE) (DESKI RAJUNI, 2018)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016)
TINDAK PIDANA PEMAKAIAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH) (MUHAMMAD KEVIN BADARSYAH, 2020)
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI KEPALA KELUARGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (INTAN RAMADHANI, 2022)