Electronic Theses and Dissertation

PELAKSANAAN KETENTUAN BESARAN UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BENER MERIAH
Denny
Sanusi
Dahlan

ABSTRAK
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah dengan jelas menyatakan bahwa Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum dalam akta atau didasarkan pada nilai ekonomis. Akan tetapi, hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru karena tidak adanya keseragaman antara PPAT yang satu dengan yang lainnya dalam menerapkannya aturan tentang jasa pembuat akta tanah ini, sehingga memungkinkan pelanggaran Permen ini. Dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian tarif biaya untuk jasa pembuat akta tanah ini. Ketidaksesuaian tarif ini juga dapat memicu ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan terlebih lagi klien, jika yang datang orang yang tidak memahami betul tentang adanya aturan ini, maka klien tersebut akan mengikuti segala ucapan dari PPAT.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apa alasan PPAT/PPATS di Kabupaten Bener Meriah menentukan jasa honorarium melebihi ketentuan yang telah ditentukan, apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan ketentuan besaran uang jasa pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Bener Meriah, dan bagaimana peranan Majelis Pembina dan Pengawas (MPPD) PPAT Wilayah Kabupaten Bener Meriah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pendekatan kualitatif penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya PPAT/PPATS dituntut untuk memberikan layanan terbaik dan profesional dalam membuat akta tanah. Tentu saja dalam menjalankan tugasnya, PPAT harus memenuhi beberapa persyaratan dan memiliki keahlian khusus dalam bidang pertanahan. Namun, terkadang PPAT/PPATS menentukan jasa honorarium yang melebihi ketentuan karena beberapa alasan. Salah satunya dikarenakan kebiasaan yang terus menerus diulangi dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi uang jasa yang seharusnya mereka bayarkan ke PPAT/PPATS. Ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan ketentuan ini diantaranya ialah karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan besaran uang jasa PPAT/PPATS dan kemudian karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak berwenang dalam penetapan besaran uang jasa PPAT/PPATS, yang hambatan tersebut menyebabkan praktek tidak etis dari beberapa PPAT/PPATS dalam menentukan besaran uang jasa, seperti menetapkan tarif yang melebihi ketentuan atau melakukan praktik pungutan liar yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu, peranan Majelis Pembina dan Pengawas (MPPD) PPAT/PPATS Wilayah Kabupaten Bener Meriah seharusnya sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan ini, bukan cuma berlindung dibalik kesempurnaan aturan terkait pembinaan dan pengawasan, tetapi tidak menjalankan secara maksimal dan efektif lembaga yang telah terbentuk tersebut.
Disarankan agar Kabupaten Bener Meriah mempunyai MPPD PPAT tersendiri agar dapat bekerja secara maksimal sehingga, dapat memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap penetapan besaran uang jasa PPAT/PPATS ini. Dan juga kepada pihak BPN dan MPPD PPAT Kabupaten Bener Meriah agar dapat melakukan sosialisasi secara intensif atau juga mempublikasikan tarif yang berlaku dan memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai jasa yang diberikan dan besaran uang jasa yang dibebankan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Uang Jasa, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.

IMPLEMENTATION OF PROVISIONS FOR THE AMOUNT OF FEES FOR LAND DEED OFFICIALS IN BENER MERIAH DISTRICT Denny Sanusi Dahlan ABSTRAK Article 1 paragraph (1) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 33 of 2021 concerning fees for officials making land deeds clearly states that fees for making official land deeds and officials making land deed are not may exceed 1% (one percent) of the transaction price stated in the deed or based on economic value. However, this then raises new problems because there is no uniformity between one PPAT and another in applying the rules regarding land deed making services, thus allowing violations of this Ministerial Regulation. In practice, there is still a discrepancy in the fee rates for this land deed making service. This tariff discrepancy can also trigger inconvenience to the services provided, moreover the client, if someone comes who does not fully understand the existence of this rule, then the client will follow all the words of the PPAT. This study aims to determine and mexplain what are the reasons for PPAT/PPATS in Bener Meriah Regency to determine honorarium services in excess of the stipulated provisions, what are the obstacles and solutions in implementing the provisions for the amount of fees for making official land deeds in Bener Meriah Regency, and what is the role of the PPAT Supervisory and Supervisory Board (MPPD) Bener Meriah Regency area. The research method used in this study is empirical juridical using a statutory and conceptual approach, as well as a qualitative field research approach to obtain primary data obtained through interviews with respondents and informants. The results of the study show that PPAT/PPATS should be required to provide the best and professional service in making land deeds. Of course, in carrying out its duties, the PPAT must meet several requirements and have special expertise in the land sector. However, sometimes PPAT/PPATS determine honorarium services that exceed the provisions for several reasons. One of them is due to the habit that is continuously repeated and also the public's ignorance of information on fees that they should pay to PPAT/PPATS. Several obstacles were found in the implementation of this provision, among others due to the lack of awareness and understanding of the public regarding the rules for the amount of PPAT/PPATS fees and then due to the lack of supervision and control from the authorities in determining the amount of PPAT/PPATS fees, which causes unethical practices of several PPAT/PPATS in determining the amount of fees, such as setting rates that exceed the provisions or carrying out illegal levies that are not in accordance with applicable regulations. Therefore, the role of the Board of Trustees and Supervisors (MPPD) PPAT/PPATS for the Bener Meriah Regency area should be very important in maintaining the quality of this service, not only protecting behind the perfection of rules related to guidance and supervision, but not carrying out the institution that has been formed optimally and effectively. the. It is recommended that Bener Meriah Regency has its own MPPD PPAT so that it can work optimally so that it can strengthen supervision and control over the determination of the amount of this PPAT/PPATS fee. And also to the BPN and MPPD PPAT Bener Meriah Regency to be able to carry out intensive socialization or also publish the applicable rates and provide clear and detailed information about the services provided and the amount of fees charged to the public. Keywords: Honorarium, Land Deed Maker's Office, Temporary Land Deed Maker's Office.