Electronic Theses and Dissertation

Seseorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berhak mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tugas dan wewenang Notaris Pengganti sama dengan Notaris, yaitu menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Penyerahan Protokol tersebut harus sesuai dengan Pasal 32 UUJN. Berdasarkan penjelasan Pasal 62 UUJN salah satu bentuk Protokol Notaris adalah minuta akta. Minuta akta adalah akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Namun pada prakteknya masih ada Notaris Pengganti yang melakukan kesalahan dalam pembuatan aktanya sehingga berdampak terhadap protokol notaris yang di peliharanya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris Pengganti dalam memegang Protokol Notaris yang digantikan, untuk mengetahui implementasi pasal 32 UUJN tentang serah terima Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti khususnya di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 UUJN.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analitycal Approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Berdasarkan Pasal 32 UUJN.
Hasil Penelitian ditemukan bahwa Tanggung Jawab Notaris Pengganti lahir karena adanya kewenangan delegasi, kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris Pengganti mengucapkan sumpah jabatan. Batas pertanggung jawaban Notaris Pengganti dapat diminta sepanjang masih berwenang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya atau kesalahan- kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatannya, atau sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris Pengganti masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatannya. Notaris Pengganti bertanggung jawab atas setiap protokol notaris yang dibuatnya apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan meskipun Notaris Pengganti tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris Pengganti.
Disarankan agar Notaris Pengganti di Aceh khususnya di kota Banda Aceh dapat terus melaksanakan implemantasi Pasal 32 UUJN sebagaimana mestinya sehingga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan agar Majelis Pengawas dapat terus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya dan dapat terus melakukan sosialisasi kepada para Notaris dan Notaris Pengganti yang berkaitan dengan mekanisme serah terima Protokol Notaris dan disarankan agar semua protokol notaris agar dapat dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku khususnya sesuai dengan UUJN.
Kata Kunci : Notaris Pengganti, Tanggungjawab Notaris Pengganti, Protokol Notaris.

A notary who is performing the duties of the office is entitled to take leave and appoint a substitute notary. A substitute notary is a person who is temporarily appointed as a notary to replace a notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his or her position as a notary. The duties and authorities of a substitute notary are the same as those of a notary, namely, to maintain and maintain the Notary Protocol. The submission of the protocol shall be in accordance with Article 32 of the UUJN. Based on the explanation in Article 62 of the UUJN, one form of notarial protocol is the minuta deed. The minuta deed is the original deed kept in the notarial protocol. However, in practice, there are still substitute notaries who make mistakes in making their deeds so that it has an impact on the notarial protocol they maintain. The purpose of this study is to find out and analyze the responsibility of the substitute notary in holding the replaced Notary Protocol, to find out the implementation of Article 32 of the UUJN concerning the handover of the Notary Protocol to the substitute notary, especially in Banda Aceh City, and to find out the application of sanctions for violations of Article 32 of the UUJN. The research method used is normative legal research that uses secondary data or by researching library materials. The approach methods used are the statute approach and the analytical approach (Analitycal Approach). The sources of legal materials in the study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials relating to the responsibilities of substitute notaries. Based on Article 32 of the UUJN. The results of the study found that the responsibility of the substitute notary was born because of the authority of the delegation, but that authority is not as valid as a legal declaration because it was made after the substitute notary took the oath of office. The limit of liability of the substitute notary can be requested as long as it is still authorized to carry out its duties and position, and any mistakes made in carrying out the duties of its office or sanctions that may be imposed on the notary can be imposed as long as the substitute notary is still authorized to carry out the duties of his position. The Substitute Notary is responsible for any notarial protocol he or she makes if an error is found in the future, even though the Substitute Notary is no longer serving as a Substitute Notary. It is recommended that substitute notaries in Aceh, especially in the city of Banda Aceh, continue to implement Article 32 of the UUJN as appropriate so that they are in accordance with applicable legal rules and so that the Supervisory Panel can continue to carry out its duties and functions as appropriate and can continue to socialize with notaries and substitute notaries related to the mechanism of handover of the Notary Protocol. It is also recommended that all notarial protocols be maintained and maintained as appropriate in accordance with those stipulated in the applicable law, especially in accordance with the UUJN. Keywords : Substitute Notary, Responsibility of Substitute Notary, Notary Protocol.