Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, lebih lanjut dalam pasal 138 ayat (3) UULLAJ pasal dinyatakan angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Namun dalam prakteknya tidak ada regulasi yang mengatur mengenai transportasi online roda dua sehingga dianggap tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan terhadap konsumen.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen dan peran pemerintah menurut peraturan perundang-undangan terhadap pengguna jasa transportasi online Grab Bike dan menjelaskan apa yang menjadi hambatan dan penyelesian hukum bagi pengguna Grab Bike menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 di Kota Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan perlindungan konsumen pada saat terjadinya kecelakaan PT Grab Indonesia mengadakan asuransi komersil yang bekerjasama dengan PT Futuready Insurance Broker. Apabila ditinjau dari pasal 201 ayat (2) UU LLAJ sepeda motor tidak termasuk kendaraan umum, dan belum ada peraturan yang mengatur dengan pasti mengenai penggunaan kendaraaan sepeda motor menjadi akomodasi transportasi umum serta pemerintah belum mengambil peran khusus untuk membuat peraturan mengenai transportasi online menggunakan roda dua. Hambatan Grab Bike yaitu sebagai salah satu bentuk inovasi baru dalam perkembangan transportasi belum diatur secara jelas di dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi pada ketidakpastian perlindungan hukum. Penyelesaian Hukum apabila hak konsumen tersebut tidak terpenuhi, maka dapat diselesaikan secara litigasi ke Pengadilan dan non-litigasi kepada BPSK dan YLKI.
Disaran kepada pemerintah untuk melakukan penguatan dan perbaikan landasan hukum mengenai sepeda motor yang dijadikan alat transportasi umum agar terjadinya penyempurnaan dari suatu undang-undang dan kepada PT. Grab Indonesia untuk mempermudah konsumen pada saat ingin klaim asuransi sehingga tidak harus sampai ke tahap penyelesaian hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.

Based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 paragraph (1) states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services, further in article 138 paragraph (3) UULLAJ article stated that public transportation of people and/or goods is only carried out by public motorized vehicles. However, in practice there are no regulations governing two-wheeled online transportation, so it is considered unable to guarantee the safety and security of consumers. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of consumer protection and the government's role according to laws and regulations for users of Grab Bike online transportation services and explain what are the obstacles and legal solutions for Grab Bike users according to law number 8 of 1999 in Banda City aceh. The method used in this research is empirical juridical. In order to obtain data in writing this thesis, library research and field research were carried out. Data were analyzed by descriptive qualitative. The results of the research show that the implementation of consumer protection at the time of an accident PT Grab Indonesia held commercial insurance in collaboration with PT Futuready Insurance Broker. If viewed from article 201 paragraph (2) of the LLAJ Law, motorbikes are not included in public transportation, and there are no regulations that regulate with certainty regarding the use of motorbikes as public transportation accommodations and the government has not taken a special role in making regulations regarding online transportation using two wheels . Obstacles to Grab Bike, namely as a form of new innovation in the development of transportation, have not been clearly regulated in the form of laws and regulations so that it has implications for the uncertainty of legal protection. Legal Settlement If the consumer's rights are not fulfilled, then it can be resolved through litigation to the Court and non-litigation to BPSK and YLKI. It is suggested to the government to strengthen and improve the legal basis regarding motorbikes used as a means of public transportation so that there is an improvement of a law and to PT. Grab Indonesia to make it easier for consumers when they want to claim insurance so they don't have to go to the legal settlement stage, both litigation and non-litigation.