Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Salah satu cara terbaik dalam pemberantasan terorisme adalah dengan program deradikalisasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43A ayat (3) Point c. Deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan upaya menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan para simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, melalui reedukasi dan resosialisasi serta menanamkan multikultralisme. Langkah strategis dalam implementasi dan sosialisasi program deradikalisasi di daerah Aceh adalah dengan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia dan lembaga-lembaga kearifan lokal yang ada di Aceh, mengingat lingkungan sosial adalah locus utama bagi penyebaran benih-benih radikalisme. Dalam konteks inilah peran Pemerintah Aceh dalam Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) menjadi sangat strategis. Dengan melibatkan forum ini sebagai representasi publik/masyarakat sipil, pelaksanaan program deradikalisasi yang belum optimal menjadi lebih efektif dalam jangka panjang, yang mana pertama kali dibentuk pada awal tahun 2012 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa terhadap peran Pemerintah Aceh dalam Forum Koordinasi Pencegahan Terorism (FKPT) serta upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan konsep pencegahan serta perlindungan hukum saksi dan korban dampak terorisme sesuai sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana terorisme dapat diklasifikasikan sebagai extraordinary crime, sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangannya terhadap pencegahan dan perlindungan hukum dampak terorisme serta memberikan bagaimana konsep ideal pemerintah Aceh dalam FKPT terhadap upaya penanggulangannya.
Metode penelitian dalam penerapannya menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris, ialah sebuah bentuk penelitian deskriptif dengan melakukan penelitian bersumberkan bahan data ptimer dan bahan data sekunder (kepustakaan), serta penggunaan data responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam suatu upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah Aceh dalam Forum Koordinasi Penceghan Terorisme (FKPT) dengan konsep pencegahannya sebatas keikutsertaan unsur kearifan lokal dalam Forum Group Dikusi dan seminar atau acara perayaan resmi semata dan dari pemerintah pusat pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban beberapa tindak pidana, sehingga perlu dilaksanakan konsep idealnya yaitu melibatkan kearifan lokal khusus Aceh secara pengaturan atributif daerah yang sangat luas dan universal terhadap Agama, Pendidikan dan Adat Istiadat dimana telah ada di Aceh dan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus terhadap Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban tindak pidana khusus terorisme semata.
Disarankan agar tugas pokok dan fungsi pemerintah Aceh dalam FKPT sebagai upaya preventif sangat perlu adanya Peraturan Bersama atau Peraturan Daerah (Qanun) dalam hal pencegahan antara FKPT dan institusi kearifan lokal Aceh sehingga kelembagaanya dapat menjembatani undang-undang tindak pidana terorisme dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum akibat terorisme serta menjembatani BNPT-RI-RI melalaui FKPT Aceh.
Kata Kunci: Terorisme; FKPT Aceh, penanggulangan terorisme, dan perspektif ketahanan nasional .

ABSTRACT A deradicalization program is` one of the most effective ways to` combat terrorism according constitutional regulation number 5 of 2018 articel 43A sub-articel (3) point c. Deradicalization. Deradicalization is an effort to neutralize radical views for terrorists, their sympathizers, and members of the general public who have been exposed to radical views. This can be accomplished through re-education, resocialization, and the instillation of multiculturalism. Given that the social environment is the primary breeding ground for radicalism, involving Indonesian civil society organizations and special formal institutions in Aceh is a strategic step in the implementation and dissemination of the deradicalization program in the Aceh region. In this context, Aceh's participation in the` Coordination Forum for the Prevention of Terrorism` becomes extremely strategic and need further optimal. The Forum, which was founded in early 2012 in Nusa Tenggara Barat Province as a representative of the public and civil society, will help to make the deradicalization program more effective and more optimal in the long run. The purpose of this research is to explain and analyze the Aceh government's role in the Terrorism Prevention Coordination Forum, as` well as efforts to deal with criminal acts` of terrorism with the concept of prevention and legal protection for witnesses and victims affected by terrorism under the Indonesian criminal law system. Terrorism is an extraordinary crime, so it is important to understand the extent of efforts to overcome, prevent, and protect against the effects of terrorism, as well as the Aceh government's ideal concept in the Forum regarding efforts to overcome terrorism. This study used a legal research method that is both normative and empirical. It is` a legal research method carried out by examining library materials or secondary` data as well as respondent and informant data. The` results of the study show that, in` efforts to combat terrorism by the Aceh government in the Terrorism Prevention Coordination Forum, the concept of prevention does not yet involve Aceh-specific local wisdom in a very broad and universal regional attributive arrangement. This includes Religion, Education, and Customs that already exist in Aceh. This then arises dissatisfaction or feelings of intolerance, so it becomes one of the factors that causes someone to commit criminal acts of terrorism. In addition, Article 2 until Article 36, Government Regulation Number 7 of 2018 regulated restitution for victims of criminal acts. Nevertheless, it should be noted that Government` Regulation Number 7 of `2018 regulates the` Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and `Victims. This is a general regulation against general criminal offenses or KUHP that applies in Indonesia, not a Government Regulation that specifically regulates the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims of specific criminal acts of terrorism. It is suggested that the main task and function of the Aceh government in the Forum preventive effort is to draft a joint regulation or made local regulation in terms of prevention between the Forum and the Aceh local wisdom institution. In addition, and bridge the central government or (BNPT-RI-RI) through the Forum Aceh in terms of preventing terrorism and legal protection for witnesses and victims of the impact of terrorism in particular and not simultaneously with general criminal acts according the forum in Aceh Keywords: Terrorism; Coordination Forum for the Prevention of Terrorism or FKPT Aceh, counterterrorism, and the perspective of national resilience.