Electronic Theses and Dissertation

Tindak pidana perikanan merupakan perbuatan penangkapan ikan yang melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang undang atau peraturan perikanan lainnya Pengawasan merupakan bagian penting dari proses pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang kehadiranya sangat diperlukan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya. Instansi yang bertugas mengawasi dan menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan adalah PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan peran PSDKP Lampulo dalam penyelesaian tindak pidana Illegal Fishing; serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat PSDKP dalam menjalankan perannya. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan, yang bertempatan di wilayah kerja PSDKP Lampulo Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dengan jenis data yang dikumpulkan ialah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan ada 5 (lima) kapal ikan Indonesia yang tertangkap melakukan kejahatan terkait kasus illegal fishing. Kapal ikan tersebut ialah, KM. BAROENA, KM. BUDI JAYA III, KM. Lasmana, KM. Tanpa Nama (warna lambung abu-abu), KM. Tanpa Nama (Warna lambung merah maroon). Kapal yang tertangkap tersebut akan disita dan para ABK kapal akan ditahan sementara di rumah tahanan dan akan mengikuti proses persidangan di pengadilan. Proses persidangan akan selesai apabila sudah memasuki tahap Inkracht yang artinya sudah ada putusan hakim yang diterima oleh kedua belah pihak terhadap kasus yang terkait. Para pelaku tindak kejahatan akan di tahan dan di denda sesuai dengan keputusan Hakim.

Fishery crime is an act of catching fish that violates the law as stipulated and punishable by criminal sanctions by law or other fisheries regulations. The agency tasked with supervising and protecting marine and fishery resources is PSDKP (Supervision of Marine and Fishery Resources). This study aims to determine the process and role of PSDKP Lampulo in solving Illegal Fishing crimes; as well as to find out the inhibiting factors of PSDKP in carrying out its role. This research was carried out for approximately one month, which took place in the working area of PSDKP Lampulo Banda Aceh. The research method used is the Empirical Law research method, with the types of data collected are primary data and secondary data. The results of this study indicate that there were 5 (five) Indonesian fishing boats caught committing crimes related to illegal fishing cases. The fishing vessel is, KM. BAROENA, KM. BUDIJAYA III, KM. Lasman, KM. Anonymous (gray hull), KM. Anonymous (Maroon hull color). The caught ship will be confiscated and the ship's crew will be temporarily detained at the detention center and will follow the trial process in court. The trial process will be completed when it has entered the Inkracht stage, which means that a judge's decision has been accepted by both parties in the related case. The perpetrators of crimes will be detained and fined according to the judge's decision.