Electronic Theses and Dissertation

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015.
Dalam Perpres tersebut diamanatkan peralihan Badan Pertanahan Nasional menjadi
Badan Pertanahan Aceh. Peralihan belum dilaksanakan sampai saat ini, dan
kewenangan masih dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Aceh. Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai mitra BPN apabila terjadi peralihan
BPN menjadi BPA tidak dapat lagi melaksanakan kewenangannya di Aceh.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan
Dinas Pertanahan Aceh sesuai dengan ketentuan Perpres No. 23 Tahun 2015,
implikasi yang muncul ketika Kanwil BPN masih penuh melaksanakan
kewenangannya di Aceh paska keluarnya Perpres No. 23 Tahun 2015, dampak yang
terjadi terhadap kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila Dinas
Pertanahan Aceh terbentuk.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode
pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk menghimpun
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini. Metode analisis
yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan paska keluarnya Perpres No. 23 Tahun 2015
Pemerintah Aceh membentuk Dinas Pertanahan Aceh namun dalam pelaksanaan
kewenangannya karena belum terjadi peralihan sesuai dengan Perpres No. 23
Tahun 2015 sehingga tidak ada kejelasan dari kewenangan pertanahan yang akan
di limpahkan ke Pemerintah Aceh, Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila terjadi
peralihan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan yang
ada di Aceh menyebabkan PPAT tidak lagi memiliki kewenangan di Aceh.
Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan kebijakan baru
dalam hal pertanahan di Aceh, DPR Aceh bersama Gubernur segera mempercepat
proses pengesahan draf Qanun Pertanahan Aceh, kepada Pemerintah Pusat bersama
Pemerintah Aceh harus segera mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan
pengaturan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila proses peralihan
kewenangan dalam Perpres No. 23 Tahun 2015 akan dilaksanakan.
Kata Kunci: Peraturan, Pemerintah, Kewenangan, Tanah.

The central government issued Presidential Regulation No. 23/2015. The Presidential Regulation mandated the transition of the National Land Authority (BPN) into the Aceh Land Authority (BPA). The transition has yet to be implemented, and the Aceh Regional Office of the National Land Authority still exercises the authority. Land Deed Officials (PPAT), as partners of BPN in the event of the transition of BPN to BPA, can no longer exercise their authority in Aceh. This study aims to determine and analyse the authority of the Aceh Land Office in accordance with the provisions of Presidential Regulation No. 23 of 2015, the implications that arise when the Regional Office of BPN still fully exercises its authority in Aceh after the issuance of Presidential Regulation No. 23 of 2015, and the impact that occurs on the authority of the Land Deed Official if the Aceh Land Office is formed. The research method used is the normative juridical method. The data retrieval method is conducted by library research to collect primary and secondary legal materials in this research. The analysis method used is the qualitative analysis method. The results showed that the Aceh Government formed the Aceh Land Office after issuing Presidential Regulation No. 23 of 2015. However, because the implementation of its authority has not been transferred following Presidential Regulation No. 23 of 2015, there needs to be clarity on the land authority that will be delegated to the Aceh Government. If there is a transfer of authority from the National Land Agency to the Land Agency in Aceh, PPAT will no longer have authority in Aceh. It is recommended that the central government issue a new policy on land matters in Aceh. In addition, the Aceh Parliament and the Governor immediately accelerate the process of ratifying the draft Aceh Land Qanun. Furthermore, the Central Government and the Aceh Government must promptly issue a new policy related to regulating the authority of the Land Deed Official if the transfer of authority in Presidential Regulation No. 23 of 2015 is implemented. Keywords: Regulation, Government, Authority, Land.