Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENERAPAN PASAL 42 DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA
Pengarang
Yolandara - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Teuku Muttaqin Mansur - 197909052008121002 - Dosen Pembimbing I
T. Haflisyah - 196709081994021001 - Penguji
Syamsul Bahri - 197911152008121001 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1903101010027
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kenyataannya, terdapat harta benda wakaf yang tidak dikelola dan dikembangkan secara produktif.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan menjelaskan hambatan nazhir dalam mengelola harta benda wakaf secara produktif di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan berupa wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dengan terjun ke lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku- buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 42 dan Pasal 43
Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh utara dapat diketahui belum terealisasikan dengan baik karena masih ada harta wakaf yang terbengkalai sejak lama dan belum diperuntukan sesuai amanah wakif. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masih sebatas tanah, karena masyarakat beranggapan harta benda wakaf berbentuk benda tidak bergerak. Nazhir sebagai pihak yang dipercaya wakif dalam mengelola harta wakaf belum sepenuhnya mampu dalam melaksanakan pengembangan wakaf secara produktif. Hambatan Nazhir dalam mengelola harta wakaf salah satunya adalah dana yang kurang dan nazhir yang berada di Kecamatan Cot Girek adalah nazhir perorangan sehingga dalam melakukan pengelolaan harta wakaf sedikit lambat.
Disarankan kepada Nazhir untuk dapat lebih peduli terhadap aset wakaf yang sudah lama terbengkalai dan segera melakukan pembuatan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf serta sertifikat wakaf yang hilang . Bagi wakif untuk lebih mengingatkan nazhir untuk memfokuskan harta benda yang sudah wakif berikan agar secepatnya harta benda wakaf tersebut dilaksanakan.
Article 42 and Article 43 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf mandate that Nazhir is obliged to manage and develop waqf assets in accordance with their objectives, functions and designations. The management and development of waqf assets must be carried out productively in accordance with sharia principles. In reality, there are waqf assets that are not managed and developed productively. Writing this thesis aims to explain the application of Article 42 and Article 43 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in Cot Girek District, North Aceh Regency and explain nazhir's obstacles in productively managing waqf assets in Cot Girek District, North Aceh Regency. This research is a type of empirical juridical research. The data in writing this thesis were obtained from field research and literature. Field research in the form of interviews was conducted to obtain accurate data by going into the field and library research to obtain secondary data by studying laws and regulations, books related to this research. The results of the research show that the application of Article 42 and Article 43 It can be seen that Law Number 41 concerning Waqf in Cot Girek District, North Aceh Regency has not been properly realized because there are still waqf assets that have been abandoned for a long time and have not been allocated according to the waqif mandate. The management and development of waqf assets is still limited to land, because people think that waqf assets are in the form of immovable objects. Nazhir as a party trusted by waqf in managing waqf assets has not been fully capable of carrying out waqf development productively. One of Nazhir's obstacles in managing waqf assets is the lack of funds and the nazhirs who are in Cot Girek District are individual nazhirs so managing waqf assets is a little slow. It was suggested to Nazhir to be more concerned about waqf assets that had been neglected for a long time and to immediately register the Waqf Pledge Deed and the lost waqf certificate. For the wakif to remind the nazir to focus on the assets that the wakif has provided so that the waqf assets are carried out as soon as possible.
PENUKARAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Idia Isti Iqlima, 2017)
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 460K/AG/2019 TENTANG GUGATAN PEMBATALAN WAKAF SECARA SEPIHAK OLEH WAKIF (Zean Via Aulia Hakim, 2022)
TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA (PUAN SALSABILA AFZAL, 2024)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAFRN(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 59/PDT.G/2016/MS-ACEH) (Said Munassar, 2023)
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (RIZKI RYAN OCTA, 2016)