Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 Ayat (5) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 15 Perjanjian TRIPS, negara hanya dapat memberikan hak eksklusif kepada para pemegang merek dagang yang telah terdaftar. Namun, pelanggaran merek terdaftar terus berlanjut menjadi masalah karena faktor internal kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak di Indonesia atas merek terdaftar, dan kesalahan pendaftaran pada umumnya persamaan merek dagang yang diedarkan yang menyebabkan pelanggaran merek dagang menjadi lumrah dan dikesampingkan.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jenis-jenis perlindungan hukum tersedia untuk merek terdaftar agar mengidentifikasi aturan yang terkait dengan merek dagang pelanggaran, serta penjabaran kasus Warkop DKI dan Warkopi sebagai penjelasan tentang tindakan hukum apa yang dapat diambil untuk mengatasi pelanggaran merek terdaftar.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang – undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Otoritas hukum menggunakan termasuk undang - undang, kasus, buku, artikel jurnal dan dokumen lain yang terkait dengan perlindungan merek.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis perlindungan yang tersedia untuk merek terdaftar mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Kemudian, pemilik merek dagang pertama diberikan hak khusus untuk membentuk satu hak khusus. Warkop DKI, yang pertama terdaftar pemilik merek dengan hak khusus, dapat mengambil tindakan hukum atas pelanggaran berupa nama panggung dan semua pelanggaran hak yang digunakan oleh Warkopi.
Pemerintah dan Direktorat Jenderal Merek, sebagai instansi khusus untuk menangani merek, harus mengembangkan kembali aturan merek yang berlaku sehingga ada pemahaman yang jelas tentang penafsiran aturan yang berlaku. Dalam mengambil tindakan hukum atas pelanggaran merek oleh Warkopi, Warkop DKI harus lebih spesifik menginterpretasikan bentuk pelanggaran yang dilakukan sehingga kedua belah pihak dapat mengambil solusi terbaik untuk pelanggaran merek yang terjadi.

Article 1 Paragraph (5) of the Indonesian Trademark Law 2016 and Article 15 TRIPS Agreement, the state can only give exclusive rights to trademark rights holders who provides registered. However, violations of a registered mark continue to be a problem due to internal factors of lack of understanding of the importance of the right in Indonesia to a registered mark, and registration errors to commonly circulated trademark equations that cause trademark violations to become commonplace and ruled out. This study aims to provide information on the types of legal protections available for registered trademarks to identify rules related to trademark infringement, as well as the elaboration of the Warkop DKI and Warkopi cases as an explanation of what legal actions can be taken to overcome registered trademark violations. The type of research used in this research is normative legal research which focused on written legal norms. The approach used in this research is a statutory approach, a case approach and a comparative approach. The legal authorities used include statutes, cases, books, journal article and other documents related to trademark protection. The results of the research show that the type of protection available to registered marks following the provisions of the applicable rules is through preventif and repressive legal protections. Then, the first trademark owner will be granted special rights to form a single right. Warkop DKI, the first registered trademark owner with special rights, can take legal action for violating the stage name and all rights violations used by Warkopi. The government and the Directorate General of Trademarks, as special agencies for handling trademarks, must re-develop the applicable trademark rules so that there is a clear understanding of the interpretation of the applicable rules. In taking legal action for trademark infringement by Warkopi, Warkop DKI must more specifically interpret the form of violation committed so that both parties can take the best solution to the trademark infringement that occurs.