Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabuten dengan jumlah lahan sawah yang cukup luas. Namun beberapa tahun kebelakangan Kabupaten Aceh Besar mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Secara yuridis pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 tentang fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Namun nyatanya hal yang terjadi di lapangan malah sebaliknya, angka alih fungsi lahan pertanian semakin tinggi walaupun sudah adanya kebijakan yang ditetapkan sehingga munculah berbagai masalah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Aceh Besar, serta kendala dan upaya yang dihadapi pemerintah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan data yang diperoleh kemudian di analisi menggunakan Teori Model Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Aceh Besar di karenakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan dengan tegas sehingga tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Hambatan dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di antaranya waktu dan sumber daya yang tidak tersedia secara memadai, jarang ada kesepakatan di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya, kemudian sikap responsif para implementor. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga berupaya membuat program-program untuk mendukung implementasi kebijakan alih fungsi seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan fasilitas dan juga melakukan program cetak sawah. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada dinas pertanian Aceh Besar dan jajaran pemerintah daerah lainnya yang terkait lebih responsif terhadap kebijakan yang ditetapkan dan juga lebih baik lagi dalam menyediakan sumberdaya.
Kata kunci : Implemetasi Kebijakan, Alih Fungsi Lahan. Kabupaten Aceh Besar

The Province of Aceh is one of district with a considerable amount of rice fields. However, in recent years Aceh Besar has suffered a downsize of agricultural land. Jurisdictionally, the district government has the responsibility for the protection of sustainable food agricultural land, as stipulated in the Aceh Besar District Qanun No. 5 of 2013 concerning the function of supervising, fostering and controlling the conversion of agricultural land functions. But in fact what is happening in the field is the opposite, the rate of land conversion is increasing even though there are policies set by the government so that various problems arise. The purpose of this research is to find out and explain how the implementation of the policy on conversion of agricultural land for the development of residential areas in Aceh Besar District, as well as the constraints and efforts faced by the government. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach and the data obtained was then analyzed using the Policy Model Theory put forward by Merilee S. Grindle. The results of the study show that there is still a change in the function of agricultural land in Aceh Besar District because the implementation of the policies that have been set are not implemented strictly so that the people of Aceh Besar District are not properly complied with. Obstacles in the process of implementing agricultural land conversion policies include insufficient time and resources available, there is rarely agreement among actors about policy objectives and how to achieve them, then the responsive attitude of implementers. The Aceh Besar district government is also trying to create programs to support the implementation of the function transfer policy such as providing outreach to the community, providing facilities and also conducting a rice field printing program. So that with this research it is hoped that the Aceh Besar agricultural service and other related local government officials will be more responsive to the policies set and also better in providing resources. Keywords: policy implementations, land conversion, Aceh Besar Region.