Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan dan program kesehatan. Kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus. Dalam pelaksanaanya Pemerintah Aceh belum optimal memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat Aceh , terlihat pada saat penyebaran covid19 dan pasca selesai nya kasus covid-19 di Aceh masih banyak ditemukan kurangnya fasilitas dan pelayanan kesehatan di rumah sakit di Aceh dalarn memberikan pelayanan, padahal anggaran untuk kesehatan pada masa covid-19 Aceh friliunan untuk kesehatan namun hal tersebut belum diimbangi dengan keberhasilan penanganan kesehatan oleh Pemerintah Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Pemerintahan Aceh telah membiayai program dan kegiatan yang diperuntukan untuk kesehatan berdasarkan Qanun Nomor I Tahun 2018 tentang penggunaan dana otonomi khusus, bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 mengenai penggunaan dana otonomi khusus untuk kegiatan kesehatan di Aceh dan apa yang menjadi kendala Pemerintahan Aceh selama ini dalam mengelola dana otonomi khusus pada bidang kesehatan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Metode analisis data dan hasil analisis yaitu deskriptif analisis.
Hasil penelitan menunjukan bahwa Pertama, Pemerintah Aceh telah membiayai kegiatan untuk kesehatan sebesar 1.5 Triliun dana refocusing untuk kesehatan pada masa covid 19, selain itu dana otonomi khusus juga diperuntukan untuk bidang kesehatan meningkatkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang ada diseluruh wilayah Aceh, penggunaan dana otonomi khusus diperuntukan untuk kesehatan diatur dalam Pasal I I Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018. Kedua, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada Pemerintah Aceh dalam bentuk mengajukan pendaptan, angket dan mengajukan interpelasi berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Pemerintahan Aceh jika penggunaan dana otonomi khusus tidak diperuntukan pada tempatnya, selain itu pengawasan Yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat meninjau langsung kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai kuasa penggunaan anggaran dan menyelenggarakan Pemerintahan Aceh, dan Ketiga, kendala Pemerintahan Aceh dalam mengelola dana otonomi khusus dalam bidang kesehatan karena kurangnya tenaga medis dan Sumber Daya Manusia yang profesional pada bidang kesehatan yang masih sedikit, karena hal tersebut belum meratanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Aceh sehingga tidak berjalan efektif dan efisien.
Disarankan dalam penelitian ini yaitu, Pemerintah Aceh khususnya dalam bidang kesehatan menyusun program pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan profesinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta menempatkan petugas kesehatan sesuai kebutuhan setempat. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bahwa melalui kewenangan selama ini dapat dipergunakan dengan membentuk panitia khusus dalam bidang kesehatan yang melibatkan beberapa stakeholder untuk pengawasan kepada Pemerintah Aceh, dan Pemerintahan Aceh perlu membentuk lebih lanjut ketentuan peraturan untuk mengelola dana otonomi khusus yang tidak hanya diperuntukkan pada objeknya saja namun perlu dikembangkan juga pada fasilitas dan peningkatan sumber daya manusia atau tenaga medis untuk meningkatkan kualitas rumah sakit yang ada didaerah Aceh.
Kata Kunci : Pemerintahan Aceh, Dana Otonomi Khusus dan Kepastian Hukum.

Based on Article 183 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, the special autonomy fund as referred to in Article 179 paragraph (2) letter c, constitutes revenue from the Government of Aceh designated to finance health activities and programs. Then regulated in Aceh Qanun Number I of 2018 concerning the third amendment to Aceh Qanun Number 2 of 2008 concerning Procedures for Allocating Additional Oil and Gas Profit Sharing Funds and the Use of Special Autonomy Funds. In its implementation, the Government of Aceh has not optimally provided health services and facilities to the people of Aceh, seen at the time of the spread of Covid-19 and after the completion of the Covid-19 cases in Aceh there were still many found a lack of health facilities and services in hospitals in Aceh in providing services, even though the budget for health during the Covid-19 Aceh conflict for health, but this has not been matched by the success of health management by the Government of Aceh. This study aims to find out and explain whether the Government of Aceh has financed programs and activities intended for health based on Qanun Number I of 2018 concerning the use of special autonomy funds, what is the oversight function carried out by the Aceh People's Representative Council on the implementation of Qanun Number 1 of 2018 regarding the use special autonomy funds for health activities in Aceh and what have been the obstacles to the Aceh Government so far in managing special autonomy funds in the health sector. This study uses empirical juridical research methods. The data collected in this study was carried out using primary, secondary and tertiary data. Primary data obtained by conducting interviews with respondents and informants. The method of data analysis and the results of the analysis are descriptive analysis. The research results show that First, the Government of Aceh has funded activities for health in the amount of 1.5 trillion refocusing funds for health during the Covid 19 period, besides that special autonomy funds are also intended for the health sector to improve hospital services and facilities throughout the Aceh region, the use of autonomy funds specifically intended for health is regulated in Article I I Qanun Aceh Number 1 of 2018. Second, the supervision of the Aceh People's Legislative Council to the Government of Aceh in the form of submitting income, questionnaires and submitting interpellations based on Article 25 of the Law on Governing Aceh if the use of special autonomy funds is not intended for place, besides that the supervision carried out by members of the Aceh People's Legislative Assembly can directly observe the activities carried out by the Aceh Government as the authority to use the budget and administer the Aceh Government, and Third, the constraints of the Aceh Government in managing special autonomy funds in b in the health sector due to the lack of medical personnel and professional human resources in the health sector which are still few, due to this, health services are not evenly distributed to the people of Aceh so that they are not running effectively and efficiently. It is suggested in this research that the Government of Aceh, especially in the health sector, formulate a human resource development program in improving their profession in providing health services to the community and placing health workers according to local needs. Oversight of the Aceh People's Representative Council that the authority so far can be used by forming a special committee in the health sector involving several stakeholders for supervision of the Government of Aceh, and the Government of Aceh needs to establish further regulatory provisions to manage special autonomy funds that are not only intended for the object however, it is also necessary to develop facilities and increase human resources or medical personnel to improve the quality of existing hospitals in the Aceh region. Keywords: Aceh Government, Special Autonomy Fund and Legal Certainty.