Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Muhammad Aqil Arrafi,
2022 ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,57)pp., bibl.

NURSITI, S.H., M.Hum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain itu juga terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang juga mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak. Seharusnya semakin banyak peraturan yang melindungi akan semakin baik, namun realitasnya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi di Provinsi Aceh dan meningkat setiap tahunnya.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh antara undang-undang dan qanun, pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak maupun Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh, serta mekanisme perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Aceh.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan dan penelitian kepustakaan dengan mengkaji atau mempelajari aturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh sejak tahun 2021 sudah menggunakan Qanun Aceh tentan Qanun Jinayah. akan tetapi apabila dinilai dari efek jera maka Undang-undang Perlindungan Anak lebih efektif untuk diterapkan karena hukumannya lebih berat apabila dibandingkan dengan Qanun Aceh. Salah satu pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap korban ialah restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi, mekanisme perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Aceh yaitu edukasi, rehabilitasi, serta pendampingan.
Disarankan pemerintah merevisi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat agar membuat qanun yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap anak dan juga hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual, serta memberatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana agar lebih menimbulkan efek jera.

-