Electronic Theses and Dissertation

Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Serta Ekosistemnya mengatakan kalau tiap orang di larang buat menangkap, melukai, menewaskan, menaruh, mempunyai, memelihara, mengangkat, serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup. Ancaman pidananya dalam Pasal 40 ayat (2) mengatakan kalau barang siapa dengan terencana melaksanakan pelanggaran terhadap syarat sebagaimana diartikan dalam Pasal 21 ayat (1) serta ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda sangat banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Walaupun telah diatur dalam Undang-undang, tindak pidana pembunuhan serta perniagaan organ badan gajah yang dilindungi masih terjalin di wilayah hukum Pengadilan Negari Calang. Dari hasil riset menarangkan kalau faktor-faktor pemicu terbentuknya tindak pidana pembunuhan serta perniagaan organ gajah yang dilindungi ialah disebabkan ekonomi, aspek terdapatnya peminat, aspek lemahnya pengawasan dan sarana yang ada, aspek kawasan hutan yang terus menjadi gundul. Modus operandi yang dicoba pelaku dalam tindak pidana pembunuhan serta perniagaan organ gajah yang dilindungi ialah pelaku memasang kawat yang sudah di alirkan arus listrik, mengambil gading yang dibungkus dengan plastik kemudian dimasukan kedalam karung buat dikirim serta dijualkan ke wilayah Pidie Jaya. Upaya penanggulangan terbentuknya tindak pidana pembunuhan serta perniagaan organ gajah yang dilindungi merupakan melaksanakan sosialisasi buat melindungi kelestarian semacam kegiatan Pelestarian Gajah serta pembedahan fungsional ataupun pembedahan gabungan yang dicoba 3 kali dalam sebulan oleh pihak terpaut. Diharapkan supaya terlaksana pengawasan patroli yang ketat serta secara tertib oleh dinas terpaut dengan dapat lebih tingkatkan kinerjanya baik kenaikan sumber energi aparatur serta bisa membagikan sanksi yang tegas kepada pelaku.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Satwa, Modus Operandi

Article 21 paragraph (2) letter (a) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Alami Resources and Their Ecosystems states that it is prohibited for anyone to capture, injure, kill, store, possess, maintain, transport, and trade animals that are protected alive. The criminal threat in Article 40 paragraph (2) states that Whoever intentionally violates the provisions as referred to in Article 21 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (3) shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 years and a fine a maximum of Rp. 100, 000, 000,- (one hundred million rupiah). Even though it has been regulated in the law, the crime of killing and trading of protected elephant organs still occurs in the jurisdiction of the Calang District Court. From the results of the study, it was explained that the factors causing the crime of killing and trading of protected elephant organs were due to the economy, the presence of enthusiasts, the factor of weak supervision and available facilities, the factor of increasingly denuded forest areas. The modus operandi of the perpetrator in the crime of killing and trading protected elephant organs is that the perpetrator installs a wire that has an electric current flowing, takes the ivory wrapped in plastic and then puts it in a sack to be sent and sold to the Pidie Jaya zona. Efforts to overcome the occurrence of criminal acts of killing and trading of protected elephant organs are conducting socialization to maintain sustainability such as the Elephant Conservation event and functional operations as well as joint operations which are carried out three times a month by related parties. It is hoped that strict and regular patrolling by the relevant agencies can improve its performance, both increasing personnel resources and being able to provide strict sanctions to perpetrators. Keywords : Crime, Murder, Animals, Modus Operandi