PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)


Pengarang

MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Safrina - 197403122006042001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1503101010187

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

343.071

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kerugian yang ditimbulkan juga beragam, mulai dari awal belanja dengan memilih beragam barang yang hanya melalui gambar, serta spesifikasi barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan barang yang sudah sampai pada pembeli. UU Perlindungan Konsumen saat ini hanya mengatur perlindungan konsumen dengan sistem belanja konvensional. UU Perlindungan Konsumen belum mengatur masalah pergantian barang pada sistem COD yang merugikan si pembeli. Mulai dari bagaimana pergantian dan pengiriman barang yang tidak sesuai, sehingga pergantian uang pembelian 100% atau pengembalian uang tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana dijaminkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran secara COD, dan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan konsumen oleh pelaku usaha dalam sistem pembayaran COD
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan rumusan diatas pada pasal 52, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu dengan cara Mediasi, Arbitrase dan Konsiliasi. Sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen atau pembeli berhak memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.
Bagi sipenjual COD ini menjadi salah satu strategi marketing untuk bisa meningkatkan penjualan produknya, selain itu metode COD ini juga mampu meningkatkan kepercayaan calon pembeli. COD sendiri mempunyai kebijakan dan diatur secara tertulis di setiap marketplace, aturan tersebut berbeda beda disetiap marketplace.
Disarankan kepada konsumen atau pembeli barang agar sadar merasa bahwa kedudukan perlindungan konsumen pada saat transaksi jual beli itu adalah dilindungi oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepada Penyedia barang (Produsen) agar lebih hati-hati dalam melakukan periklanan terhadap suatu barang yang akan ditawarkan, karena kedudukan Konsumen yang ingin membeli barang atau jasa tersebut dijamin oleh UU.

The development of information technology has changed people's habits in buying and selling transactions. The losses caused also vary, starting from the beginning of shopping by choosing a variety of goods only through pictures, as well as the specifications of the goods displayed do not match the goods that have arrived at the buyer. The Consumer Protection Act currently only regulates consumer protection with a conventional shopping system. The Consumer Protection Law has not regulated the problem of changing goods in the COD system which is detrimental to the buyer. Starting from how the replacement and delivery of goods that are not appropriate, so that the replacement of the 100% purchase money or refund has been carried out in accordance with the applicable rules. As guaranteed in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of writing this thesis is to find out consumer protection in online buying and selling transactions with a COD payment system, and to find out and explain the form of consumer protection by business actors in the COD payment system. To obtain data in writing this thesis, literature research was conducted. Literature research was conducted to obtain secondary data by reading laws and regulations, scientific works, opinions of scholars, books and articles. Based on the research results, it is known that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection jo. Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP.Kep/12/2001 concerning the implementation of the duties and authorities of the Consumer Dispute Settlement Agency. . As regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers or buyers have the right to have rights including comfort, security, and safety in consuming products and services and choosing them according to the exchange rate and conditions according to the agreement. For the seller of COD, this is one of the marketing strategies to increase product sales, besides that the COD method is also able to increase the trust of potential buyers. COD itself has a policy and is regulated in writing in each marketplace, the rules are different in each marketplace. It is recommended to consumers or buyers of goods to be aware that the position of consumer protection at the time of buying and selling transactions is protected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Goods Providers (Producers) to be more careful in advertising an item to be offered, because the position of the Consumer who wants to buy the goods or services is guaranteed by the Law.

Citation



    SERVICES DESK