Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
AVIS AFDIL SULTANI,
(2022)


DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 55) pp.,bibl.,tabl,
(Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.)
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Walaupun UU Tipikor sudah menentukan sanksi tersebut, akan tetapi pada pelaksanaannya, masih terjadi disparitas pemidanaan dalam penjatuhan sanksi oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, dampak yuridis dan dampak sosial terhadap pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana korupsi.
Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks, Jurnal Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi dilihat dari tingkat kesalahan pelaku serta kerugian yang ditimbulkan, selain itu itikad baik pelaku dengan mengembalikan kerugian negara juga menjadi pertimbangan yang meringankan sanksi pidana pelaku. dampak yuridis dan dampak sosial terhadap pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah timbulnya ketidakpuasan bagi masyarakat pada umumnya. dan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana korupsi adalah minimnya SDM baik dan sudah diberikan pembekalan anti korupsi dari segi kualitas maupun kuantitas.
Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara yang relative ringan dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan disparitas yang juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Banda Aceh dan diperlukan kesepahaman antara lembaga penegak hukum dan lembaga audit negara dalam kaitan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penanganan perkara korupsi.

ABSTRACT AVIS AFDIL SULTANI, (2022) DISPARITY OF CRIMINATION BY JUDGES TOWARDS CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS (A Study in the Legal Area of ​​the Banda Aceh District Court) Syiah Kuala University Faculty of Law (vii, 55) pp., bibli., tabl, (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes (UU Tipikor) it is stated that any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm state finances or the state economy, sentenced to life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years and a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (Two Hundred Million Rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (One Billion Rupiah). (2) In the event that the criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty may be imposed. Although the Anti-Corruption Law has determined the sanction, in its implementation, there is still a criminal disparity in the imposition of sanctions by the Banda Aceh District Court Judge. The purpose of writing this thesis is to explain the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of corruption, the juridical and social impacts of giving criminal sanctions to perpetrators of criminal acts of corruption and obstacles for law enforcement officers in overcoming criminal acts of corruption. Data obtained from library research and field research. Literature research is done by reading books, texts, Journal of Criminal Law and legislation, while field research is done by interviewing informants and respondents. The results showed that the judge's consideration in imposing imprisonment on perpetrators of criminal acts of corruption was seen from the level of the perpetrator's mistakes and the losses incurred, besides that the good faith of the perpetrators by returning state losses was also a consideration that eased the criminal sanctions of the perpetrators. the juridical impact and social impact on the provision of criminal sanctions to perpetrators of corruption is the emergence of dissatisfaction for the community in general. and obstacles for law enforcement officers in overcoming corruption are the lack of good human resources and have been given anti-corruption briefings in terms of quality and quantity. It is recommended to the Banda Aceh District Court Judge not to impose a relatively light prison sentence because this can lead to disparities which also have an impact on public trust in the Banda Aceh District Court and an understanding is needed between law enforcement agencies and state audit institutions in terms of overcoming obstacles. that arise in the implementation of handling corruption cases.