Electronic Theses and Dissertation

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Farah Rieza*
Darmawan**
Iman Jauhari***

ABSTRAK

Perkawinan campuran yang berdampak terhadap harta benda dalam perkawinan, salah satu contohnya yang dialami oleh Ike Farida yang menikah secara sah dengan Warga Negara Jepang di Indonesia.Persoalannya, yaitu Ike Farida tidak dapat membeli Rusun karena status suami Ike adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Oleh karena itu Ike Farida mengajukan pengujian Undang-Undang (judicial review) dengan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Tujuan dari judul penelitian ini, yaituUntuk mengkaji Perlindungan hokum terhadap Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dalam hal harta dan kekayaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengkaji akibat hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan Hukum Positif, mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin.
Hasil penelitian menemukan Perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dalam hal harta dan kekayaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing setelah keluarnya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 maka WNI yang menikah dengan WNA bisa membuat perjanjian kawin kapan saja baik sebelum, disaat, maupun selama dalam ikatan perkawinan sehingga hak WNI untuk memiliki tanah dengan status hak apapun tidak terhalang lagi dikarenakan adanya persatuan harta dengan pasangan kawin WNA yang terjadi karena perkawinan.
Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga adalah pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap status harta bersama inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan campuran, perjanjian perkawinan.

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT 69/PUU-XIII/2015 CONCERNING MARRIAGE AGREEMENTS Farah Rieza* Darmawan** Iman Jauhari*** ABSTRACT Mixed marriages that affect property in marriage, one example is experienced by Ike Farida who is legally married to a Japanese citizen in Indonesia. The problem is that Ike Farida cannot buy a flat because Ike's husband's status is a Foreign Citizen and Ike does not have a marriage agreement with her husband. Therefore, Ike Farida applied for judicial review with the test of Article 21 paragraph (1), paragraph (3) and Article 36 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law; Article 29 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (4) and Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law which are considered contrary to the 1945 Constitution. The purpose of the title of this study, namely to examine the legal protection of Indonesian citizens who are married to foreign citizens, the implementation of marriage agreements after the constitutional court decision number 69 / PUU-XIII / 2015 based on Positive Law and to examine the implications of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 on the Making of Marriage Agreement Deeds After Marriage. The results of the study found legal protection for Indonesian citizens who are married to foreign citizens in terms of property and wealth based on the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, Indonesian citizens who marry Foreign Citizens after the issuance of the Constitutional Court decision No.69 / PUU-XIII / 2015, Indonesian citizens who are married to foreigners can make an agreement at any time before, either before, at the time, as well as while in the marriage bond so that the right of Indonesian citizens to own land with any right status is no longer hindered due to the union of property with foreign marriage partners that occurs due to marital marriage. The legal consequence of making a marriage agreement deed after marriage after marriage after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 on the status of joint property and third parties is the making of a marriage agreement after marriage to the status of ordinary common property inherently (closely related) to the time of the entry into force of the agreement. The implications of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 on the making of marriage agreement deeds after marriage made before notaries change the legal mechanism for making marriage agreements that can now be made during the marriage bond by a Notary without having to be preceded by the determination of the competent court. Keywords: Legal protection, mixed marriage, marriage agreement.