Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK TANAH HIBAH YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN RNMAHKAMAH SYAR’IAH
Pengarang
Wildan Dinullah - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Ilyas - 196504051991021001 - Dosen Pembimbing I
Teuku Muttaqin Mansur - 197909052008121002 - Dosen Pembimbing II
Azhari - 196408241989031002 - Penguji
Yusri - 196312171989031004 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1903202010005
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum Magister Kenotariatan., 2022
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri. Namun dalam praktiknya banyak hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya, seperti adanya peralihan hak atas tanah yang diakibatkan adanya pembatalan hibah orang tua kepada anak berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iah. Sehingga mengakibatkan kedudukan dari Sertifikat Hak Tanggungan menjadi tidak jelas dan kreditur kesulitan melakukan eksekusi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan hibah atas tanah yang telah dibebankan dengan Hak Tanggungan, kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan yang objeknya telah dibatalkan kepemilikannya, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan Hak Tanggungan tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan didukung oleh data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi tergugat atas pembatalan akta hibah yang tanahnya masih dalam status penjaminan adalah hilangnya hak atas tanah miliknya, sedangkan bagi pemegang hak tanggungan terjadi ketidakpastian akan pelunasan hutang serta ketidakjelasan mengenai status Hak Tanggungan tersebut. Berdasarkan sifat droit de suite Sertifikat Hak Tanggungan masih mempunyai kekuatan eksekutorial meskipun berobjekkan tanah hibah yang telah dibatalkan oleh pengadilan sehingga pemegang Sertifikat Hak Tanggungan masih dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan atas piutangnya adalah melalui upaya non-litigasi dan litigasi berupa gugatan perdata berdasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdata ataupun peninjauan kembali.
Disarankan agar Hakim dalam memutus perkara haruslah mempertimbangkan keadilan dan akibat hukum yang timbul bagi para pihak agar tidak menimbulkan kerugian. Hendaknya pemegang Hak Tanggungan tetap melakukan eksekusi terhadap objek jaminan meskipun akta hibah beserta Sertifikat Hak Tanggungan telah dibatalkan. Sebaiknya bank memilih untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung guna mendapatkan kepastian hukum dalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Keywords: Kekuatan Eksekutorial, Hak Tanggungan, Akta Hibah.
According to Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Encumbrance Rights, the debtor who breaks the promise has the right to sell the object of the Encumbrance under his power. In reality, however, many obstacles appeared during its execution process, one of those was the transfer of land rights due to the cancellation of parental grants to children based on the decision of the Syar'iah Court. Thus resulted the position of the Encumbrance Certificate became unclear and creditors facing some difficulties in executing it. This study aimed to examine and analyze the legal consequences of the land grants cancellation that has been charged with Mortgage, the executorial power of the Encumbrance Certificate whose object has canceled its ownership, as well as legal remedies that creditor could take against the object of the Guaranteed Mortgage. This type of study is normative juridical research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Data were collected through library research and field research, which were then analyzed prescriptively. Results of the study showed that the legal consequences for the defendant on the cancellation of the deed of grant whose land is still under guarantee status were the loss of his land rights, whereas, for the mortgage holder, there was uncertainty about the repayment of the debt and the uncertainty regarding the status of the Mortgage. Based on the characteristic of droit de suite, the Encumbrance Certificate still has executorial power despite having a land grant object that has been canceled by the court, yet the Encumbrance Certificate holder can still execute the collateral object. The legal effort that can be obtained by creditors to get the repayment of their receivables back was through non-litigation and litigation efforts in the form of civil lawsuits based on Article 1131 of the Civil Code or judicial review. The judges, in deciding cases, were recommended to consider justice and the legal consequences that arise for the parties in order to not cause losses. Therefore, it is recommended to the holder of the Encumbrance Certificate continue to execute the collateral object even though the court has canceled the grant deed. The bank better chooses to apply for a review to the Supreme Court using legal certainty in obtaining a discharge of its receivables. Keywords: Executorial Power, Encumbrance Certificate, Grant Deed.
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH BANDA ACEH NOMOR 223/PDT.G/2017/MS.BNA) (IKRAR CARDOVA, 2020)
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TANAHNYA DALAM STATUS PERALIHAN (Putri Fajrianuari, 2022)
PELAKSANAAN AKAD RAHN TASJILY TANAH PADA PT PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH (Navisa Tiara, 2024)
KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT (STUDI PERKARA NOMOR XXX/PDT.G/2012/MS-ACEH) (MALAHAYATI, 2018)
PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH (Rosa Lianda Islami, 2021)