Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan terhadap konsumen khususnya pada peredaran produk makanan kedaluwarsa yang beredar di lingkungan masayarakat harus ditangani lebih serius oleh Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan yang memuat larangan penjualan makanan dan minuman dalam kemasan yang sudah kadaluwarsa dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan makanan dan minuman dalam kemasan kadaluwarsa bisa diterapkan dengan tegas.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan larangan penjualan makanan dan minuman kemasan kadaluarsa dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.
Penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan. Dan ada juga melakukan wawancara ke beberapa Narasumber yang terkait dengan penelitian skrpsi ini.
Hasil penelitian Menunjukkan bahwa dalam Pasal 8 Bab IV UU Perlindungan Konsumen terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Makanan dan minuman kemasan kadaluarsa diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 152 UU nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pasal 62 dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 menyatakan “pelaku usaha dan/atau pengurus yang melakukan tindak pidana, dipidana maksimal Rp 500 juta dan penjara maksimal lima tahun. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada konsumen dapat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap upaya perwujudan perlindungan konsumen.
Kepada Dinas Perdagagan dan BPOM seharusnya melakukan tindakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada dan juga para pelakunya untuk ditindak agar perbuatan tersebut tidak terjadi dan adanya aturan hukum yang tegas terkait larangan pelaku usaha menjual produk-produk yang kadaluarsa.

In Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia, it is stated that the rights of consumers are the rights to comfort, security and safety in consuming goods and services. Protection of consumers, especially in the circulation of expired food products circulating in the community, must be handled more seriously by the Government. The problem in this study is how the regulations containing the prohibition on the sale of food and beverages in expired packaging and forms of legal protection for consumers related to the sale of food and beverages in expired packaging can be applied firmly. The writing of this thesis aims to explain the prohibition on the sale of expired packaged food and beverages and also to determine the form of legal protection for consumers. This thesis research is a normative juridical research, namely library law research (library research) which is carried out by examining library or secondary materials. By using the method of deductive thinking, namely the way of thinking in drawing conclusions. And there are also interviews with several resource persons related to this thesis research. The results of the research show that in Article 8 Chapter IV of the Consumer Protection Law against actions that are prohibited for business actors, they are prohibited from producing and/or trading goods and/or services. Business actors who violate paragraphs (1) and (2) are prohibited from trading the said goods and/or services and must withdraw them from circulation. Expired packaged food and drinks are regulated in Article 140 and Article 152 of Law number 18 of 2012 concerning food. Article 62 and Article 8 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 62 states that “business actors and/or administrators who commit criminal acts are sentenced to a maximum of IDR 500 million and a maximum imprisonment of five years. The form of legal protection provided by the Government to consumers can be in the form of guidance and supervision of efforts to realize consumer protection. The Department of Trade and BPOM should take action for business actors who violate existing provisions and also the perpetrators to be dealt with so that these actions do not occur and there are strict legal rules regarding the prohibition of business actors from selling expired products.