Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR : 18/PDT.G/2017/PN.SIT TENTANG PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Pengarang
Putri Arifah - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Kadriah - 196701011992032001 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1803101010303
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022
Bahasa
Indonesia
No Classification
346.043
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Tujuan penelitian yakni akan mengevaluasi alasan pertimbangan majelis hakim saat memutus Perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan untuk menentukan apakah para pihak merasa keputusan ini adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit yang melanggar aturan 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dibuat oleh majelis hakim merupakan suatu kekeliruan. Menurut pasal 101, ada tiga langkah yang harus diikuti agar akta jual beli tanah menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi, akta jual beli tanah tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Penetapan majelis hakim tentang sahnya suatu akta jual beli tanah menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para penggugat. Untuk menjamin rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara, hakim disarankan untuk lebih bijak dalam mempertimbangkan dan memperhatikan ketetapan perundang-undangan yang berlaku serta melihat semua fakta yang ada di persidangan.
The purpose of the study was to evaluate that were considered by the panel of judges in Decision Number 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit concerning the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 and to determine whether the parties felt that this decision fair. The results showed that the Decision Number 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit which violated Article 101 of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997, made by the panel of judges was a mistake. According to article 101, there are three steps that must be followed so that the deed of sale and purchase of land becomes valid and has legal force. However, the deed of sale and purchase of land does not meet these three conditions. The determination of the panel of judges regarding the validity of a land sale and purchase deed resulted in a decision that did not fulfill the sense of justice for the plaintiffs. To ensure a sense of justice for all litigants, judges are advised to be wiser in considering and paying attention to the applicable laws and regulations and looking at all the facts in the trial.
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (Amira Fadlita, 2023)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DITERBITKAN OLEH PPATS TERHADAP TANAH YANG BERPERKARA DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 37/PDT.G/2018/PN.BNA) (POPY KATARINE, 2021)
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3753 K/PDT/2020 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH (Nadia Maysara, 2023)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 183/PDT/2013/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (HENI SEPTIA ADINDA, 2019)
KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 65 PDT/2020/PT BNA) (Ivan Sunardy, 2023)