Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 17 huruf a tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) yang selanjutnya sebagaimana dirubah menjadi Peraturaturan Pemerintah No. 26 Tahun 2016 di tegaskan bahwa Notaris dan PPAT di larang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya. Meski Notaris-PPAT telah dilarang melakukan hal tersebut namun masih ada beberapa Notaris-PPAT yang tetap melakukan pembuatan akta diluar wilayah jabatannya.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab dilakukannya pembuatan suatu akta oleh Notaris-PPAT di luar wilayah jabatannya, dan tanggung jawab Notaris-PPAT atas akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya, dan kekuatan hukum atas akta Notaris-PPAT yang dibuat diluar wilayah jabatannya.
Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, data primer dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan meliputi data penelitian lapangan dengan mewawancara responden dan informan, dan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta buku-buku.
Hasil dari penelitian diketahui bahwa faktor penyebab dilakukannya pembuatan suatu akta Notaris-PPAT di luar wilayah jabatannya yaitu faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap kode etik, persaingan sesama Notaris-PPAT, rendahnya integritas moral, dan kurangnya pengawasan secara tegas terhadap Notaris-PPAT. Kekuatan hukum atas akta Notaris-PPAT yang dibuat diluar wilayah jabatannya yaitu akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum. Tanggung jawab Notaris-PPAT atas akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya yaitu pertama, tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Dalam hal bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dan menanggung segala kerugian yang telah disebabkan atas akta yang telah dibuat. kedua, Tanggung jawab Notaris-PPAT secara administrasi, dalam hal ini mengganti sejumlah dana yang telah diberikan klien untuk pengurusan, peringatan lisan hingga tertulis, serta pemberhentian jabatan. ketiga, tanggung jawab Notaris-PPAT secara pidana atas akta yang dibuatnya.
Disarankan kepada Notaris-PPAT dalam membuat akta, memperhatikan objek dari akta yang akan dibuatnya dan seksama dalam menjalankan kewenangannya terutama terhadap penghadap dan juga terhadap dirinya sendiri serta memperhatikan dengan teliti ruang lingkup dari wilayah jabatannya.

Law No. 2 of 2014 Article 17 letter a concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary and Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of Land Deed Officials Article 4 and Article 6 paragraph (3) hereinafter as amended to become a Government Regulation No. 26 of 2016 it is emphasized that Notaries and PPAT are prohibited from carrying out positions outside their area of ​​office. Although PPAT Notaries have been prohibited from doing this, there are still some PPAT Notaries who continue to make deeds outside their area of ​​office. The purpose of writing this thesis is to explain the factors causing the making of a deed by a Notary-PPAT outside his/her area of ​​office, and the responsibilities of a Notary-PPAT for deeds made outside his/her area of ​​office, and the legal force of a Notary-PPAT deed made outside his/her area of ​​office. This thesis research uses empirical juridical methods, primary data in writing this thesis is obtained by covering field research data by interviewing respondents and informants, and secondary data covering legislation, scientific works, and books. The results of the study found that the factors that caused the making of a Notary-PPAT deed outside their area of ​​office were economic factors, lack of understanding of the code of ethics, competition among Notaries-PPAT, low moral integrity, and lack of strict supervision of Notary-PPAT. The legal force of a Notary-PPAT deed made outside his/her area of ​​office is that the deed does not have any legal force and is null and void. The responsibilities of the Notary-PPAT for the deed made outside his/her area of ​​office are, firstly, the civil liability for the deed he/she made. In terms of being responsible for the material truth of the deed, and bearing all the losses that have been caused to the deed that has been made. second, the responsibility of the Notary-PPAT administratively, in this case replacing a number of funds that have been given by the client for management, verbal to written warnings, and termination of office. third, the responsibility of the Notary-PPAT is criminally responsible for the deed he made. It is recommended to the Notary-PPAT in making the deed, pay attention to the object of the deed to be made and be careful in carrying out his authority, especially to the appearers and also to himself and pay close attention to the scope of the area of ​​his office.