Electronic Theses and Dissertation

Penggabungan tiga Bank Syariah di Indonesia yaitu, BRISyariah, BNIS, dan BSM menjadi Bank Syariah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi bank syariah dalam sektor keuangan. Penggabungan tersebut menyebabkan berbagai masalah bagi nasabah penyimpan. Penggabungan bank telah diatur dalam peraturan per undang-undangan, namun dalam pelaksanaannya posisi nasabah sebagai konsumen masih lemah, untuk itu perlu mendapat perlindungan hukum sebagai akibat penggabungan bank tersebut.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum, serta untuk menjelaskan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penggabungan Bank BRIS, BNIS dan BSM menjadi Bank Syariah Indonesia.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan penelitian kepustakaan dengan mengkaji atau mempelajari aturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah dan dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan akibat penggabungan BRIS, BNIS, dan BSM menjadi BSI yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Adapun akibat hukum terhadap nasabah penyimpan secara umum tidak mempengaruhi perikatan yang sudah terjadi antara bank dan nasabah. Kemudian Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penggabungan dengan memberikan perizinan serta menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala.
Disarankan kepada pemerintah untuk membuat upaya hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat penggabungan bank. Kepada perusahaan yang akan melakukan penggabungan melakukan perencanaan yang matang, dan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga koordinasi dengan lembaga keuangan denga baik.

The merger of three Sharia Banks in Indonesia, namely, BRISyariah, BNIS, and BSM into Bank Syariah Indonesia which aims to increase the existence of Islamic banks in the financial sector. The merger causes various problems for depositors. Bank mergers have been regulated in laws and regulations, but in practice the customer's position as a consumer is still weak, for that it is necessary to get legal protection as a result of the bank merger. This writing aims to explain the form of legal protection and legal consequences, as well as to explain the role of supervision of the Financial Services Authority in the process of merging BRIS, BNIS and BSM Banks into Indonesian Sharia Banks. The writing of this thesis uses a juridical-empirical research method, which is a type of legal research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data were obtained through field research by interviewing pre-determined respondents and informants and library research by reviewing or studying laws and regulations, books, journals, papers and documents and others related to this research. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this study indicate that the legal protection for depositors due to the merger of BRIS, BNIS, and BSM into BSI, namely Law no. 10 of 1998 concerning Banking, Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law no. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Government Regulation no. 27 of 1998 concerning the Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Companies, Government Regulation no. 28 of 1999 concerning Bank Mergers, Consolidations and Acquisitions. The legal consequences for depositors generally do not affect the engagement that has occurred between the bank and the customer. Then the Supervision Role of the Financial Services Authority in the Merger by providing permits and providing complaint services for people experiencing problems. It is recommended to the government to make legal remedies for customers who are harmed by the merger of banks. To the companies that will carry out the merger, do careful planning, and to the Financial Services Authority to maintain good coordination with financial institutions.