ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA AKAD PERBANKAN SYARIAH YANG MENCANTUMKAN LAFADZ BASMALLAH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA AKAD PERBANKAN SYARIAH YANG MENCANTUMKAN LAFADZ BASMALLAH


Pengarang

Suvia Husnalita - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Suhaimi - 196612311991031023 - Dosen Pembimbing I
Zahratul Idami - 197012081997022001 - Dosen Pembimbing II
Sri Walny Rahayu - 196806141994032002 - Penguji
Mukhsin Putra Haspy, S.H., Sp.N., M.Kn - - - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2003202010011

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum (S2)., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

346.043 8

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh aktivitas produk serta lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Demikian juga dengan Notaris yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta perbankan syariah dengan berpedoman pada Pasal 38 UUJN. Penambahan Basmallah yang dicantumkan notaris tersebut berdasarkan permintaan sebagian besar perbankan seperti Bank Syariah Indonesia, bank BTN Syariah dan lain-lain. Namun disebagian perbankan lainnya seperti bank Maybank menentang penambahan lafadz Basmallah tersebut. Selain itu, penulis juga menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penambahan Basmallah menjadikan akta notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Sehingga dirasa perlu untuk dikaji dan dianalisis secara khusus terhadap kepala akta perbankan syariah yang mencantumkan lafadz Basmallah di provinsi Aceh.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis legalitas hukum terhadap kepala akta perbankan syariah yang mencantumkan lafadz Basmallah, dan untuk mengetahui implikasi hukum dan kaitannya dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas hukum terhadap kepala akta yang mencantumkan lafadz Basmallah tidak ada indikasi adanya pelanggaran terhadap undang-undang maupun norma lainnya karena persyaratan Pasal 38 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata serta ketiga kekuatan pembuktian telah efektif diterapkan, sehingga akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, disamping itu kepala akta yang mencantumkan lafadz Basmallah juga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum, karena hal tersebut telah memenuhi asas-asas kontrak dalam hukum perdata, tidak bertentangan dengan hal yang dilarang dalam kegiatan muamalah dan syariat dalam hukum Islam serta telah memenuhi persyaratan adat sesuai dengan adat masyarakat Aceh, lafadz Basmallah tersebut merupakan anjuran dalam Islam agar mendapatkan keberkahan karena Provinsi Aceh telah menerapkan Syariat Islam secara kaffah khususnya dalam bidang ekonomi dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang merujuk kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

According to Aceh Qanun Number 11 of 2008 about Sharia Financial Institutions, all products and financial institution activities must adhere to Islamic law. Similarly, under Article 38 of the UUJN, notaries public play a vital role in the creation of sharia banking deeds. The addition of the Basmallah, which is listed by the notary public, is based on the request of most banks, such as Bank Syariah Indonesia, BTN Syariah, and others. However, some other banks, such as Maybank, are against the proposition. Besides that, the author also found several previous studies that stated that the addition of Basmallah made notarial deeds degraded into privately made deed. Therefore, it is necessary to study and analyze specifically the letterhead of the sharia banking deed, which includes the Basmallah in the province of Aceh. The purpose of this study is to analyze the legality of the letterhead of the sharia banking deed that includes the Basmallah phrase and to find out the legal implications and their relation to the Aceh Government Law and the Qanun of Islamic Financial Institutions. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach and an analytical approach. The results of this study indicate that there is no indication of a violation of the law or other norms in the case of the use of the Basmallah phrase on the letterhead of the deed because the requirements of Article 38 of the UUJN and Article 1868 of the Civil Code and the three powers of proof have been effectively applied so that the deed has a perfect and binding evidentiary value. In addition, the letterhead of the deed that includes the Basmallah phrase also does not conflict with legal science because it has fulfilled the principles of contract in civil law and does not conflict with things that are prohibited in muamalah and sharia activities in Islamic law and has complied with customary requirements in accordance with the customs of the Acehnese people. The use of the Basmallah phrase is recommended in Islam in order to get blessings. It is also necessary because Aceh has perfectly implemented Islamic Shari'a, especially in the economic field, with the enactment of Aceh Qanun Number 11 of 2008, which refers to Aceh Governance Law.

Citation



    SERVICES DESK