Electronic Theses and Dissertation

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT
(Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah)

Lianda Febriani
Suhaimi
Dahlan

ABSTRAK

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah diawasi oleh Majelis Pengawas. Pengangkatan serta pemberhentian Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh Menteri. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatannya Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi di kabupaten Bener Meriah terdapat seorang Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tetap menjalankan jabatannya dalam kondisi kesehatan yang menurun selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut. Sehingga hal ini menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas sebagai badan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan membina Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis peran Majelis Pengawas terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tetap menjalankan jabatannya dalam kondisi tidak sehat, menganalisis tindakan yang diambil oleh Majelis Pengawas, serta menganalisis sanksi yang akan diterima Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tetap menjalankan tugasnya dalam kondisi kesehatan yang menurun.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer atau dasar prilaku nyata dari individu atau masyarakat yang dianggap sesuai oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah berperan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan tingkat pertama dan juga berwenang mengeluarkan rekomendasi sanksi yang diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga pembinaan dan pelaksanaan tidak berjalan secara optimal.
Disarankan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh harus mengoptimalkan proses pembentukan Majelis Pengawas Daerah Aceh Tengah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada anggota Majelis Pengawas Daerah agar pembinaan serta pengawasan yang dilakukan di 4 (empat) kabupaten yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara lebih maksimal. Selanjutnya untuk mewujudkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang profesional, berintergrasi dan menjalankan jabatannya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu meningkatkan dan mengoptimalkan diri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pemuat Akta Tanah. Terutama Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Aceh Tengah, perlu meningkatkan pembinaan serta pengawasan baik dari segi pembinaan dan pengawasan Preventif maupun pembinaan dan pengawasan Refresif.

Kata Kunci: Peran, Majelis Pengawas, Kesehatan

THE ROLE OF THE LOCAL SUPERVISORY COUNCILS TOWARDS NOTARY PUBLIC AND LAND TITLES REGISRAR WHO STAY IN THEIR POSITIONS DESPITE UNHEALTHY CONDITIONS (Case Study of the Bener Meriah Regency Notary Public and Land Titles Registrar) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRCT Notary Public and Land Titles Registrarare public officials with the authority to create authentic deeds. Notary Public and Land Titles Registrarissue deeds relating to legal certainty and legal protection for interested parties. Therefore, the Notary and the Land Titles Registrarare supervised by the Supervisory Council as they carry out their duties. The Minister is responsible for the appointment and removal of Notary Public and Land Deed Officials. Article 8 paragraph (1) letter d of Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 Concerning the Situation of a Notary stipulates that a Notary resigns or is honorably dismissed from his position if he is spiritually and/or physically incapable of performing his duties continuously for three years. Furthermore, Article 10 paragraph (1) letter b of Government Regulation Number 24 of 2016 on the Amendment to Government Regulation Number 37 of 1998 Concerning the Regulation of the Status of the Land Titles Registrar states that the Land Titles Registraris respectfully dismissed from his position if he is no longer able to perform his duties due to physical or mental health, which can be determined by a statement from the competent authority. However, in the district of Bener Meriah, there is a Notary and/or Land Deed Making Officer who has worked in a deteriorating health state for more than two years. This falls under the jurisdiction of the Supervisory Council, which is responsible for supervising and nurturing Notary Public and Land Deed Officials. This study aims to examine the role of the Supervisory Council in regards to Notary Public and Land Titles Registrar who continue to perform their duties despite deteriorating health, analyze the actions taken by the Supervisory Council, and examine the sanctions that will be imposed on Notary Public and Land Titles Registrar who continue to perform their duties despite deteriorating health or declining medical conditions. This is an empirical-juridical study undertaken by analyzing primary data in the form of the real behavior persons or communities that are deemed proper by the applicable laws in a given location. The study method employed is legal sociology method that evaluates the reactions and interactions that occur while the social norm system operates. The results of this study indicate that the Notary Supervisory Council and the Supervisory Council and Board of Local Land Titles Registrar play a role in the advice and oversight at the first level and are also authorized to provide sanctions recommendations which are then submitted to the Notary Regional Supervisory Council and Land Deed Officials. However, the implementation of guidance and supervision is not carried out in compliance with applicable laws and rules, therefore it is not operating at its optimal level. To meet the goals of the guidance and supervision provided by the Central Aceh Local Supervisory Council, the Ministry of Law and Human Rights of the Aceh Region must optimize the formation of the Central Aceh Local Supervisory Council. This can be accomplished by offering instruction to members of the Local Supervisory Council in order to maximize guidance and supervision in the four districts of Bener Meriah, Central Aceh, Gayo Lues, and Southeast Aceh. In addition, for the Board of Advisory Committees and Supervisors of Land Titles Registrarto produce a professional and integrated Land Deed Official who carries out his duties in accordance with applicable rules and regulations, they must improve and optimize their guidance and supervision. Particularly, the Council of Advisory Committees and Supervisors of Land Titles Registrarin the Central Aceh Region must enhance both preventive and punitive counseling and monitoring. Keywords: Role, Advisory Committees, Health