Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditentukan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan Pemerintah Aceh secara khusus membentuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pasal 35 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal”. Namun dalam praktek transaksi jual beli menggunakan aplikasi GrabFood ditemukan produk makanan dan minuman tanpa informasi jaminan halal.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman atas informasi jaminan halal, untuk menjelaskan faktor penyebab beredarnya produk makanan dan minuman tanpa informasi jaminan halal serta untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman tanpa informasi jaminan halal yang dijual melalui aplikasi grabfood di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan cara wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan berbagai literatur dan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan penelitian bahwa Perlindungan Konsumen sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016, meskipun sudah diatur secara khusus dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi grabfood terdapat 40% produk makanan dan minuman tanpa informasi jaminan halal dan 60% produk makanan dan minuman yang terdapat informasi jaminan halal. Adapun faktor penyebab beredarnya produk makanan dan minuman adalah Ketidaktahuan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi jaminan halal; Besarnya biaya dalam pengurusan sertifikat halal; Syarat dan prosedur sertifikat halal yang berbelit-belit; waktu pengurusan sertifikat halal yang relatif lama dan aplikasi grabfood tidak mensyaratkan sertifikat halal.Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah: memberikan bantuan dana kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal, melakukan pembinaan yang lebih ketat kepada pelaku usaha produk makanan dan minuman dan memberikan arahan dan bimbingannya kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal.
Disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat melindungi konsumen dengan mengurus sertifikat halal. Disarankan kepada Mpu Aceh untuk mempermudah persyaratan dan prosedur pengurusan sertifikat halal. Disarankan kepada pemerintah provinsi aceh untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal

Tidak Tersedia Deskripsi