Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Deklarasi Stockholm tahun 1972 dibentuklah komisi lingkungan tingkat dunia yaitu World Commission on Environment and Development (WCED). Pada tahun 1987 WCED dalam laporan yang berjudul “Our Common Future” dimana di dalamnya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun pelaksanaan pengelolaan perikanan tidak berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat dari program pemerintah yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Aceh, menjelaskan hambatan yang pemerintah daerah alami dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Aceh dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam permasalahan yang ada.
Data diperoleh melalui penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, observasi, dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan yang menjadi data sekunder.
Hasil Penelitian menjelaskan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinsi Aceh tidak berjalan dengan baik hal tersebut tidak sesuai dengan program yang dibuat pemerintah. Pemerintah dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya fasilitas penangkapan ikan, tidak adanya batas jumlah tangkap lestari, kurangnya personil pengawas perikanan. Upaya yang dilakukan pemerintah dari beberapa hambatan yang ada yaitu, memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill nelayan melalui sosialisasi, meningkatkan nilai tukar nelayan, dan mempertahankan kualitas ikan agar menjadi kualitas ikan ekspor.
Disarankan kepada pemerintah, agar memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan bukan hanya kepada pengusaha ikan saja dan di harapkan kepada pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, PSDKP Aceh, Panglima Laot dan nelayan untuk dapat bekerja sama agar tercapainya suatu tujuan yaitu mensejahterakan nelayan dan mempertahankan sumberdaya alam yang ada untuk generasi yang akan datang.

Tidak Tersedia Deskripsi