Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEKURANGAN ENERGI KRONIS PADA IBU HAMIL DI WI…

FELI AFIFAH

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah kondisi ketika seseorang mengalami kekurangan asupan pangan yang mengandung energi, zat gizi makro dan mikro dalam waktu yang berkepanjangan. Bagi ibu kondisi KEK dapat menyebabkan anemia, persalinan terhambat dan lama, kelahiran premature, dan kematian ibu. Bagi janin dan neonatal KEK dapat menyebabkan bayi lahir dengan IUGR, pertumbuhan otak janin yang terhambat, keguguran, berat badan lahir rendah, hipotermia, dan kematian neonatal. Tujuan penelitian i…

PENUNDAAN PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK TERHADAP WANITA HAMIL (SUATU PENELITIAN …

MUHAMMAD FADJRULLAH

Qanun Nomor 07 Tahum 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Acara Jinayat) suatu hukum yang berlaku di Provinsi Aceh. Dalam qanun acara jinayat sudah dijelaskan bagaimana tatalaksana Penyelidikan, Penyidikan, Tuntutan, Peradilan dan Eksekusi. Dalam hal ini terkait dengan Eksekusi ‘uqubat cambuk terhadap wanita hamil, pada pasal 259 ayat (2) yang mana dijelaskan Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani ‘Uqubat cambuk, maka pelaksanaan penca…

GAMBARAN PERILAKU PENERAPAN PELAYANAN ANTENATAL CARE (ANC) UNTUK PENCEGAHAN…

Nur Kiram

Preeklampsia masih menjadi perhatian dunia dikarenakan preeklampsia merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya angka kematian ibu hamil setiap tahun. Preeklampsia dapat dicegah melalui penerapan pelayanan Antenatal care (ANC) yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku ibu hamil dalam penerapan pelayanan ANC untuk pencegahan preeklampsia di wilayah kerja Puskesmas Aceh Besar. Metode penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sect…

IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…

Dina Auliana

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …

PENERAPAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PE…

Muhammad Radhi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Meskipun mengatur sanksi berat bagi pelaku, putusan bebas terhadap terdakwa korupsi sering kali menimbulkan kontroversi…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS BURUNG TIONG MAS (GRACU…

ZIKRI SABILILLAH

ABSTRAK ZIKRI SABILILLAH (2025) Tindak Pidana Perdagangan satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Burung Tiong Mas (Gracula Religiosa) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,50) pp.,tabl.,bibl., Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur dialam Pasal 21 ayat (2) angka (1) dan Pasal 40 angka (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosis…

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN RN(SUATU PENELITI…

TEUKU FARRAZ NARSYAD

ABSTRAK TEUKU FARRAZ NARSYAD, (2021) PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 53) pp.,bibl.,tabl. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Di dalam pada Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Qanun Jinayat) dijelaskan bahwa restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga ber…

KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN YANG MEMILIKI HU…

Said Hidayatullah

ABSTRAK SAID HIDAYATULLAH (2023) KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN MAHRAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 55). pp., tabl., bibl. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 49 menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam…

JARIMAH PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

NOVI WULANDARI

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “setiap orang dengan sengaja melakukan jaimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pasal 48 terhadap anak diancam dengan uqubat tazir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima pulih) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 ( seribu lima ratus gram) emas murni, paling banyak 200 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Walapu…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI …

NIDAUL KHAIRA

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengancam pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak yang menyatakan bahwa ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau p…




    SERVICES DESK