Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’I…

Sukma

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP Sukma* Syahrizal Abbas** Mohd. Din*** ABSTRAK Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh membawa semangat formalisasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Peraturan perundang-undangan berupa Qanun Aceh sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh bersama legeslatif tentunya diharapkan dapat memberi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepasti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KARYA DERIVATIF FANFIKSI DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N…

NINA FAJRI RISKY

Pasal 40 huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya transformasi dan adaptasi merupakan karya yang dilindungi oleh undang-undang. Pada kasus karya cipta derivatif fanfiksi Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) belum mengatur secara jelas mengenai karya derivatif fanfiksi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum yang karya derivatif fanfiksi di internet dalam UUHC da…

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURA…

Fatmayanti

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGANGGARAN (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH) Oleh : Fatmayanti NIM : 1309200070126 Pembimbing: 1. Dr.Hasan Basri,S.E.,M.Com 2. Dr.Syukriy Abdullah,S.E.,M.Si,Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam penganggaran. Variabel bebas yang diuji dal…

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDA…

Rusmiati

ABSRTAK Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENUKARAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 20…

Idia Isti Iqlima

PENUKARAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Idia Isti Iqlima Syahrizal Abbas Ilyas ABSTRAK Dalam pandangan fikih, para fuqaha berbeda pendapat mengenai perubahan bentuk harta wakaf, sebagian para ulama membolehkannya dan sebagian lain melarangnya. Dikalangan mazhab Maliki dan Syafi’i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh harta benda wakaf itu dilakukan perubahan dengan ben…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGATURAN DIVERSI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERATURAN M…

Muhammad Nasir

DIVERSION REGULATION OF LAW NUMBER11 YEAR 2012 AND SUPREME COURT REGULATION NUMBER 4 YEAR 2014 OF REPUBLIC OF INDONESIA Muhammad Nasir Mohd. Din Efendi ABSTRACT Diversion is a concept of transfer settlement of children cases from the criminal justice process to the outside of criminal justice system process as provided in Article 1 Paragraph (7) of Law No. 11 year 2012 on the Juvenile Crime Justice System and Article 3 of Supreme Court Regulation of Republic of Indo…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TIND…

Teuku Rachmad Kurniawan

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (Studi Kasus Terhadap Perkara No.08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA) Teuku Rachmad Kurniawan? DR. Dahlan Ali, S.H., M.H.?? DR. M. Gaussyah, S.H., M.H.??? ABSTRAK Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pen…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN BENDAHARA SKPK TERHADAP PERATURAN PE…

Cut Vera Novrida

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman bendahara SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) mengenai konsep dan peraturan perundangundangan tentang manajemen kas daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan bendahara SKPK terhadap peraturan perundangundangan tentang manajemen kas daerah, dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ku…

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATA…

Syahril

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN Syahril* Dr. Mohd. Din, S.H., M.H** Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum*** ABSTRAK Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat terjadi pada sector publik, namun bisa juga pada sector swasta seperti perbankan. Perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya keru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP K…

Muhibuddin

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Muhibuddin* Mahdi Syahbandir** M. Nur Rasyid*** ABSTRAK Kajian terhadap penerapan pada pasal 45A Ayat (2) huruf C undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Khususnya berkenaan dengan Pembatasan Upaya Hukum terhadap Keputusan Pejabat Daerah yang berupa obyek Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan obyek yang menarik dan penting. Tu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK