Electronic Theses and Dissertation

PROSEDUR PENANGANAN SURAT-MENYURAT PADA KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)…

JUMAINITA

• FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
• Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN KONSEP KE…

Maulana Akmal Zikri

ABSTRAK MAULANA AKMAL ZIKRI, TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK 2016 RECALL OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,59), pp, tbl, bibl (M. Zuhri, S.H.,M.H.) Di Indonesia Recall dimaknai sebagai Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu. Ketentuan dasar dari pemberhentian anggota DPR tertuang dalam Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemud…

• FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
• Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN TATA KELOLA RAPAT KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONE…

LIA AGUSTINA

• FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
• Baca Selengkapnya

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI L…

Faisal

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016) Faisal? Faisal A. Rani?? Syarifuddin Hasyim??? ABSTRAK Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemeritahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. D…

• Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
• Baca Selengkapnya